SORONG, sorongraya.co – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf mengatakan berdasarkan hasil pendataan sejak Januari hingga Oktober 2025, jumlah Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebanyak 297.474 jiwa.
Jumlah ini lebih sedikit dibanding jumlah penduduk non-OAP yang mencapai 324.764 jiwa. Nikolas Asmuruf menargetkan proses input data OAP tingkat kabupaten/kota akan rampung pada akhir Desember 2025.
Baca: Silas Kalasuat Pimpin DPC Barisan Merah Putih Kota Sorong
“Kami berharap proses pendataan bisa dipercepat, sehingga akhir Desember seluruh data OAP sudah lengkap dan valid,” kata Nikolas Asmuruf dalam Rapat Evaluasi Pendataan Penduduk OAP se Papua Barat Daya yang berlangsung di Kryad Hotel, Kota Sorong. Rabu, 05 November 2025.
Rapat tersebut kata Nikolas bertujuan memperkuat program kerja Disdukcapil kabupaten kota dalam pendataan OAP di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, dalam sambutannya menegaskan bahwa pendataan OAP merupakan instrumen penting yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta menjamin keberpihakan terhadap masyarakat asli Papua.
Baca juga: OAP Harus Bisa Kelola Hutan Sendiri Melalui Skema Nilai Ekonomi Karbon
“Efektivitas pemanfaatan dana dan kebijakan sangat bergantung pada akurasi data penduduk OAP sebagai dasar perencanaan dan pembagian. Oleh karena itu, pendataan yang valid, transparan, dan partisipatif menjadi kunci agar kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak,” ujar Yakob.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kata Yakob berkomitmen memastikan proses pendataan dilakukan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat.
“Kami menyadari pendataan di wilayah Papua memiliki tantangan tersendiri, baik secara geografis, sosial, maupun teknis. Namun dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, saya yakin kita mampu menghasilkan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Yakob juga menekankan pentingnya evaluasi ini sebagai upaya memperkuat koordinasi dan memperbaiki mekanisme yang belum optimal.
“Kami mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk bersama-sama menyempurnakan data OAP, memperbarui sistem informasi, serta memastikan integritas data antarinstansi berjalan dengan baik,” katanya.
Baca juga: Aktivis Soroti Miras, Andrew Warmasen: Pelaku Usaha Jual Diam-diam
Ia berharap rapat evaluasi ini dapat melahirkan rekomendasi konkret untuk peningkatan kualitas pendataan dan perencanaan pembangunan berbasis OAP, sehingga kebijakan otonomi khusus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.
