SORONG, sorongraya.co – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo meminta agar Pemerintah Daerah harus transparan agar masyarakat di Papua Barat Daya mengetahui penggunaan dana otonomi khusus, yang diberikan Pemerintah Pusat ke Daerah.
Pernyataan ini disampaikan Hashim dalam Seminar Nasional Partai Gerindra Papua Barat Daya, yang digelar di Vega Hotel, Kota Sorong pada Jum’at, 16 Januari 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah menghendaki adanya transparansi penggunaan anggaran otsus, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan masyarakat papua kepada pemerintah pusat.
“Rakyat Papua harus tau itu. Kalau rakyat papua tidak puas dengan uang 200 triliun, jangan salahkan pemerintah pusat. Jangan salahkan Presiden Jokowi, Prabowo, SBY, Ibu Mega. Mereka tidak tau uang itu kemana,” kata Hashim dihadapan ribuan peserta seminar.
Sejak terbentuknya Otonomi Khsusus Papua, Hashim mengaku anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 200 triliun. Sayangnya anggaran tersebut tidak diketahui peruntukannya, sebab seluruh kepala daerah di tanah papua saat itu tidak mau diaudit.
“Pemerintah pusat tidak tau uang itu kemana. Saya dengar sendiri dari Mendagri, Pemerintah Pusat sampai sekarang tidak tau uang itu dipakai kemana. Itu dipakai ke Jalan, Jembatan, atau apa pemerintah pusat tidak tau,” ujarnya.
Meski begitu kata Hashim perhatian pemerintah pusat tidak berkurang sedikitpun untuk masyarakat papua. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan membangun sekolah rakyat di setiap daerah, yang diperuntukkan bahgi warga kurang mampu.
Menyikapi hal itu, Aktivis dan Pegiat Anti Korupsi, Andrew Warmasen mengaku mendukung peryataan adik kandung Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Kata Andrew, bukan hanya dana otsus yang perlu diketahui oleh masyarakat papua, melainkan anggaran lainnya seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah.
Andrew mengaku Undang-undang keterbukaan informasi public menjamin warga untuk mengetahui sejauh mana pemerintah menggunakan anggaran kepada masyarakat.
“UU Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public mewajibkan badan public, termasuk pemerintah menyediakan informasi anggaran secara berkala dan sesuai permintaan,” ujar Andrew Warmasen.
Tak hanya itu, Andrew juga menyatakan berdasarkan Pemerintah wajib mengumumkan informasi tentang anggaran secara rutin, termasuk APBN/APBD, laporan realisasi anggaran, termasuk penggunaan dana otsus dan informasi terkait lainnya.
“Ini sudah dijamin pemerintah mengenai sejauh mana penggunaan anggaran otsus agar diketahui masyarakat,” tutur Andrew sembari mengaku sejauh ini pemerintah terkesan masih menutup-nutupi penggunaan anggaran, sehingga diduga ada indikasi yang mengarah kepada praktek terjadinya korupsi.
Oleh karena itu, Andrew mengajak seluruh masyarakat di tanah papua untuk berani menyoroti penggunaan anggaran oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi kesalahan penggunaan anggaran.
