SORONG, sorongraya.co– Komisi VI DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan efisiensi transportasi laut di wilayah Papua Barat Daya guna menekan disparitas logistik serta mendukung kelancaran distribusi barang antarwilayah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, saat melakukan reses masa persidangan IV tahun sidang 2024–2025, yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (25/07/2025).
Menurut Nurdin, pembangunan infrastruktur di kawasan timur, khususnya Papua, merupakan kunci dalam memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan infrastruktur transportasi yang memadai, maka konektivitas antarwilayah akan semakin baik, termasuk memperlancar pergerakan penumpang dan distribusi logistik antar pulau.
“Biaya logistik dari Jawa ke kawasan timur masih tergolong tinggi. Maka perlu ada solusi sistemik melalui konsolidasi pelabuhan dan efisiensi layanan transportasi laut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penataan jalur distribusi barang agar kapal-kapal dari wilayah barat tidak lagi langsung ke pelabuhan-pelabuhan kecil, melainkan melalui pelabuhan utama seperti Sorong, yang akan dijadikan sebagai pusat distribusi untuk Papua bagian atas. Adapun untuk Papua bagian selatan, akan dikembangkan melalui Ambon.
“Kalau distribusi dikonsolidasikan dari pelabuhan besar seperti Sorong, lalu didistribusikan kembali dengan kapal yang sesuai kapasitas, itu akan jauh lebih efisien dan hemat biaya,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Direktur PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero, Hambra, menyambut baik masukan dari Komisi VI DPR RI. Ia menyampaikan bahwa Pelindo terus berupaya meningkatkan pelayanan, termasuk di pelabuhan-pelabuhan wilayah timur.
“Pelayanan peti kemas sudah kami tingkatkan secara signifikan, meskipun belum semua data kami sajikan karena saat ini fokus kami masih di wilayah Sorong. Sebelumnya, pelayanan masih sangat manual. Setelah perbaikan, waktu bongkar muat yang tadinya tiga hari kini bisa diselesaikan hanya dalam satu hari,” jelas Hambra.
Pengurangan waktu tunggu kapal itu, lanjutnya, berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional bagi perusahaan pelayaran. Harapannya, dengan waktu operasional yang lebih singkat, intensitas dan frekuensi kapal yang masuk ke Papua juga akan meningkat.
“Rencana pengembangan Pelabuhan Sorong sebagai hub logistik di wilayah Papua bagian atas perlu dikawal bersama lintas sektor, khususnya Kementerian Perhubungan, agar mampu menjawab kebutuhan distribusi barang secara lebih terintegrasi di masa depan,” tutupnya.
