SORONG, sorongraya.co-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Paul Finsen Mayor mengecam tindakan mantan Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana Yusdianto yang diduga menandatangani sejumlah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam beberapa kasus menjelang akhir masa jabatannya.
Dalam keterangannya, Paul menilai langkah tersebut tidak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar hukum.
“Saya mengecam apa yang dilakukan oleh mantan Kapolresta Sorong malam hari sebelum besok pergantian. Yang bersangkutan menandatangani beberapa kasus untuk SP3. Itu menyalahi aturan. Kita akan proses hukum, tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Paul Finsen, Minggu 4 Agustus 2025.
Paul menyatakan bahwa kasus-kasus yang belum tuntas harus menjadi prioritas Kapolresta yang baru, Kombes Pol Amry Siahaan, untuk diungkap secara transparan.
“Kasus seragam pengadaan anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya itu segera diungkap. Dokumen-dokumen yang diduga di-SP3-kan oleh oknum-oknum di beberapa instansi tanpa koordinasi itu tidak benar. Tetap akan kita kejar dan laporkan,” tegasnya.
Menanggapi tudingan tersebut, mantan Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana Yusdianto membantah keras. Ia menyatakan bahwa tidak ada satu pun kasus yang dihentikan, apalagi kasus korupsi.
“Itu tidak benar, apalagi soal kasus korupsi. Justru sebelum saya melaksanakan serah terima jabatan, saya menandatangani untuk menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi bukan dihentikan, tapi malah saya naikkan dari lidik ke sidik,” jelas Happy melalui sambungan telepon pada Seni, 4 Agustus 2025.
IHappy mengaku sangat menyesalkan pernyataan yang disampaikan oleh Paul Finsen dan merasa nama baiknya telah dicemarkan.
“Maksud saya begini, kalau mendapat informasi yang tidak akurat, ya diklarifikasi dulu ke saya. Jangan langsung menyudutkan. Ini menyangkut reputasi saya sebagai penegak hukum,”tutupnya.
