SORONG,sorongraya.co- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, menggelar kegiatan Workshop Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 2025 . Bertuan untuk mendorong kemajuan perekonomian daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Kamis (23/7/2025)
Wakil Gubernur, Ahmad Nausrau mengatakan BLUD merupakan instrumen penting dalam tata kelola keuangan daerah yang fleksibel, efisien, dan akuntabel.
Melalui BLUD, kualitas layanan publik di sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi daerah dapat terus ditingkatkan, baik dari segi mutu maupun kecepatan.
Lebih lanjut disampaikan, tema workshop kali ini sangat selaras dengan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendorong pelayanan publik yang responsif serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“BLUD harus mampu menjadi unit pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada hasil, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lebih dari itu, BLUD juga harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, Eksak Musaad melaporkan, sejak terbentuknya provinsi Papua Barat Daya, Biro Ekonomi telah melakukan pemetaan dan kajian awal terhadap struktur serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saat masih bergabung dengan Papua Barat, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 21,11 persen, didorong oleh sektor migas. Namun setelah menjadi provinsi sendiri, pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya mengalami penurunan menjadi 1,8 persen pada tahun 2022, lalu naik menjadi 3,8 persen pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 4,82 persen pada triwulan I tahun 2025,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa Papua Barat Daya masih menghadapi sejumlah persoalan krusial, seperti pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, masalah pendidikan dan kesehatan, serta tingginya angka kemiskinan.
“Karena itu, kita perlu solusi alternatif untuk mempercepat pembangunan, menggali potensi ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“BLUD diharapkan menjadi fasilisator untuk meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.
Ia juga menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah yang masih berada di angka Rp176 miliar, dari total APBD yang hanya sedikit di atas Rp1 triliun.
“Kontribusi PAD kita masih kecil, sekitar 10 persen. Ini menunjukkan masih ada ketimpangan fiskal yang perlu dibenahi,” tutupnya.
