SORONG,sorongraya.co-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian menggelar kegiatan Penginputan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia.
Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Sorong, pada Selasa, 30 September 2025.
Gubetnur Papua Barat Daya yang diwakili oleh Asisten II, Jhony Way, menegaskan pentingnya data sebagai dasar dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan, tanpa data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, arah pembangunan sulit diukur dan dievaluasi. Oleh karena itu, implementasi Satu Data Indonesia menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Data Statistik Sektoral Daerah berfungsi menyatukan, menstandarkan, dan memvalidasi data dari seluruh perangkat daerah. Dengan DSSD, proses perencanaan, evaluasi kinerja, hingga pelaporan pembangunan akan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jhony Way.
Ia juga menegaskan tiga hal penting, yaitu dukungan setiap perangkat daerah dalam melengkapi dan menjaga kualitas data sesuai standar, peningkatan koordinasi antar OPD, serta penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Gubernur berharap penginputan DSSD dapat berjalan lancar dan bersinergi dengan BPS untuk membangun basis data yang kokoh mendukung perencanaan pembangunan di Papua Barat Daya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Solaeman, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari peran Dinas sebagai wali data, bersama BPS yang bertindak sebagai pembina data.
Ia menyebutkan bahwa hari ini juga dibentuk tim pengumpulan data yang terdiri dari sekretaris, kesubag program, dan staf entri data untuk memastikan data yang masuk dan keluar terkelola dengan baik.
Irma Riyani menambahkan bahwa setiap OPD sebagai produsen data diharapkan aktif membantu proses penginputan data ke dalam sistem informasi perencanaan daerah secara nasional.
“Kami sudah memiliki sistem satu data Papua Barat Daya yang akan diintegrasikan dengan sistem pusat ICPD dari Kemendagri, guna mendukung kinerja pemerintah dan perencanaan pembangunan yang lebih baik,” jelasnya.
Selain sebagai alat penunjang kinerja pemerintahan, data yang terkumpul juga akan membantu evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah secara terperinci dan akurat. Kegiatan teknis terkait pengelolaan data akan dibimbing langsung oleh BPS sebagai pembina data.
