Scroll untuk baca artikel
MetroTanah Papua

Bupati Tambrauw: Pembangunan Harus Ramah Lingkungan dan Hargai Hak Masyarakat Adat

×

Bupati Tambrauw: Pembangunan Harus Ramah Lingkungan dan Hargai Hak Masyarakat Adat

Sebarkan artikel ini

SORONG, sorongraya.co – Bupati Kabupaten Tambrauw, Yeskiel Yasnath, menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi lintas lembaga yang membahas penggunaan kawasan hutan di wilayah konservasi Tambrauw, Kamis (24/07/2025), di Gedung Keuangan Negara Sorong.

Rapat strategis ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari daerah maupun provinsi. Dari Kabupaten Tambrauw, hadir Ketua DPRD Yan Sunday dan sejumlah pejabat dari instansi teknis. Sementara dari provinsi, hadir perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, serta lembaga non-pemerintah seperti Yayasan Sehat Lestari (ASRI), yang fokus pada isu pelestarian hutan dan kesehatan masyarakat berbasis komunitas.

Dalam forum tersebut, Bupati Yeskiel menekankan bahwa pembangunan tetap menjadi kebutuhan dasar masyarakat, namun harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan menghormati keberadaan kawasan konservasi serta hak-hak masyarakat adat.

“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami ingin pembangunan yang terarah, tidak bertentangan dengan regulasi kehutanan, dan tetap melindungi alam serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan,” tegas Bupati Yeskiel.

Sementara itu, Ottow Ihalaow dari BP3OKP menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan di wilayah Otonomi Khusus.

“Rapat ini penting agar tidak ada tumpang tindih antara program pembangunan daerah dengan regulasi perlindungan hutan dari pusat. Kita ingin pembangunan tetap berjalan, tapi hutan dan ekosistem tetap terjaga,” ujarnya.

Pertemuan ini menjadi forum penting untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi kebijakan dalam pengelolaan hutan konservasi. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan terkait pembangunan infrastruktur dan sosial di wilayah konservasi Kabupaten Tambrauw, yang dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan kawasan hutan lindung dan konservasi terluas di Papua Barat Daya.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.