SORONG, sorongraya.co – Terdapat beberapa langkah untuk menciptakan Papua sebagai Tanah Damai, salah satunya pengakuan dan perlindungan hak dasar Orang Asli Papua. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam secara baik dengan melibatkan masyarakat adat, serta pembangunan sumberdaya manusia Papua secara baik.
Hal ini disampaikan Ketua harian Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat Daya, Franky Umpain ketika menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Koordinasi Terpadu di Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, pada Kamis lalu 23 Oktober 2025.
Rapat tersebut mengangkat tema “Membangun Paradigma Baru Pertahanan di Papua Menghadapi Ancaman Separatisme dan Tantangan Geopolitik”. Selain Franky, turut diundang sebagai narasumber Peneliti BRIN, Profesor Ganewati Wuryandari serta perwakilan dari Badan Intelejen Negara.
Pada rapat koordinasi ini, Franky yang merupakan Anggota DPRP PBD dari jalur pengangkatan membahas tema, Peran dan Tantangan OAP dalam Membangun Paradigma Baru Pertahanan Papua.
Menurutnya, pengembangan ekomomi juga bisa dilakukan dengan memperhatikan kearifan local, dan mendorong keterlibatan OAP lebih besar di sektor ekonomi, sosial dan budaya. Dengan begini, maka dipastikan ada solusi mengatasi konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
Di hadapan para peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait, Franky juga memaparkan sejumlah aspek mengapa bibit disintegrasi bangsa masih tumbuh di Papua. Padahal, sejumlah program dan kebijakan pemerintah sudah dibuat khusus untuk Papua, termasuk memberikan otonomi khusus sejak tahun 2001.
Keberadaan Papua secara geopolitik, berada di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Dengan posisi yang strategis ini, membuat Papua menjadi daya tarik bagi negara-negara kawasan.
“Sejarah konflik di Papua, telah berlangsung lama. Sejak masih era pendudukan Belanda hingga kini. Jumlah korban dari masyarakat dan aparat sudah sangat banyak. Dan ini menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat.
Adanya stigma separatis, juga memberikan trauma mendalam. Bukan hanya itu, muncul kecurigaan kolektif terhadap OAP dan sebab lainnya,” papar Franky.
Meski berbagai program kebijakan telah diturunkan ke Papua namun kondisi-kondisi tersebut, menurutnya menjadi pemicu lambatnya pembangunan di Tanah Papua.
“Di Papua itu, terlalu banyak lembaga kultur. Sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang benar-benar mengurus adat dan budaya. Juga masih dominannya pendekatan militer yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya.
