SORONG, sorongraya.co – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong merekomendasikan enam point penting dalam memberantas mafia Bahan Bakar Minyak di Kota Sorong.
Enam point tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPR, Pihak Pertamina, SPBU, SPBUN, Komunitas Supir Truck dan aktivis lingkungan Kota Sorong, pada Rabu, 04 Februari 2026 di Kantor DPR Kota Sorong.
Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis mengatakan enam point rekomendasi yang telah dibahas bersama akan diserahkan ke Pemerintah Kota Sorong untuk ditindak lanjuti.
“Setelah disusun oleh staff, dalam minggu ini rekomendasi tersebut akan kita serahkan ke Pemerintah Kota Sorong untuk ditindaklanjuti,” tutur Saman kepada Wartawan.
Lebih lanjut Saman mengatakan bahwa pihaknya akan meminta Pemerintah untuk membentuk Tim Satgas Pemberantasan penimbunan BBM yang melibatkan DPR, APH, serta pemerintah.
Tujuan dibentuknya Satgas tersebut agar dilakukan monitoring disetiap Sentral Pengisian Bahan bakar Umum.
Adapun enam poin rekomendasi hasil RDP sebagai berikut :
1. Perbaikan sistem aplikasi Barcode menjadi rana Pertamina.
2. Pelibatan Lantas dan Dishub dalam sidak mobil yang tidak layak.
3. Pemberian sanksi tegas kepada Supir, Nelayan dan SPBU harus sama dalam masalah distribusi.
4. Reaktivasi keanggotaan (barcode) secara bertahap dengan baik.
5. Pembentukan Satgas Pengawas BBM Bersubsidi
6. Berantas semua mafia penimbunan BBM bersubsidi
