AIMAS, sorongraya.co – Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong, Isack Yable meminta agar Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat harus sigap dan tanggap terhadap ruas sungai yang menjadi tanggungjawab Balai Wilayah Sungai.
Beberapa ruas seperti Sungai klafma, Sungai Mariat dan Sungai Warmon di Kabupaten Sorong menjadi penyumbang air besar yang juga berdampak banjir. Pantauan Fraksi PDIP, ruas sungai tersebut jarang dinormalisasi sehingga menimbulkan endapan yang begitu tinggi di sepanjang sungai, pada akhirnya endapat tersebut menahan sampah.
Kata Isack, kurangnya sosialiasasi membuat Pemerintah Kabupaten Sorong kerap disalahkan oleh masyarakat akibat banjir, padahal, ini merupakan Ruas Balai Wilayah Sungai Papua Barat, sehingga banjir yang melanda kabupaten sorong tahun ini menurut Isack paling besar volume airnya, Balai Wilayah Sungai belum pernah lakukan sosialisasi.
@berita_sorongraya.co SORONG,sorongraya.co-Forum Lintas Suku Orang Asli Papua (OAP) Papua Barat Daya desak pemerintah pusat agar tiga pulau milik Kabupaten Raja Ampat dikembalikan yang dicaplok dari Maluku Utara. Tiga pulau tersebut yakni Pulau Sain (Sayang), Piay, dan Kiyas sejak 2021 masuk ke wilayah administratif Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri. Ketua Dewan Adat Suku Betew Kafdarun Raja Ampat, Yan Mambrasar, menyatakan bahwa klaim Maluku Utara tidak memiliki dasar adat maupun historis. Menurutnya, pulau-pulau tersebut sejak lama menjadi bagian dari masyarakat Raja Ampat, termasuk melalui ikatan sejarah dengan Kesultanan Tidore. “Pulau-pulau ini dulu diserahkan oleh Kesultanan Tidore kepada masyarakat Raja Ampat, karena hubungan sejarah dimana anak Sultan diperistri oleh panglima perang Papua, Kurabesi. Itu sejarah yang tidak bisa dipungkiri,” ujar Yan Mambrasar saat konfrensi Pers, Rabu, 18 September 2025. Ia menilai keputusan pemindahan wilayah hanya berdasarkan tafsir pejabat pusat tanpa melibatkan masyarakat adat. “Jika aturan tidak lagi menghormati sejarah dan hak adat, maka aturan itu harus ditinjau ulang. Jangan asal caplok wilayah kami demi alasan memperluas otonomi daerah,” tegasnya. Forum Lintas Suku OAP bersama Dewan Adat berencana membawa kasus ini hingga ke tingkat nasional. “Kami segera ke Jakarta bertemu Presiden dan Mendagri. Jika perlu, kami akan bawa masalah ini ke Komnas HAM, KPK, bahkan Mahkamah Konstitusi. Ini bukan main-main. Masyarakat adat siap berdiri paling depan,” lanjutnya. Selain itu, Mambrasar menjelaskan bahwa meski Pulau Kiyas kerap dianggap hanya karang, secara resmi peta Bakosurtanal tetap mengategorikannya sebagai pulau. “Pulau Sain dan Piay jelas ada vegetasi, sementara Kiyas tetap masuk kategori pulau meski kecil,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Suku Besar Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, juga memperkuat klaim tersebut. “Secara historis, Pulau Sain itu bahasa Biak, bukan Sayang. Itu warisan leluhur kami. Kami minta pemerintah pusat mengembalikan pulau-pulau itu ke Tanah Papua, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya,” tutupnya. (***) #papuabaratdaya #kotasorong #fyp #fypシ #viralvideo ♬ suara asli – Berita Sorongraya.co
Lemahnya kinerja dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat di sepadan sungai, agar sadar bahaya banjir pun ter-abaikan. Anggota Komisi C DPR Kabupaten Sorong ini meminta agar BWS segera melakukan pertemuan dengan Kepala Daerah, OPD terkait, DPR komisi yang membidangi serta masyarakat di sepadan tiga sungai yang menjadi ruas kerja BWS.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan banjir menggenangi 7 distrik di Kabupaten Sorong, Papua. Banjir terjadi setelah hujan deras melanda wilayah tersebut.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan banjir melanda sejak Minggu (15/9/2025) kemarin. Dia menyebutkan hujan mengguyur wilayah tersebut dengan durasi yang cukup lama.
Tujuh distrik yang tergenang banjir adalah Distrik Aimas, Mariat, Mayamuk, Salawati, Maudus, Sayosa Timur, dan Sunook. Sebanyak 300 rumah terdampak banjir ini.
Hingga berita ini ditayangkan belum mendapat pernyataan dari Kepala Balai Wiayah Sungai Papua Barat-Papua Barat Daya, Wempi Nauw.
