SORONG,sorongraya.co– Memasuki 25 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Forum Peduli Rakyat (FOPERA) mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan tersebut. Selain evaluasi, FOPERA juga mengusulkan pembentukan Kementerian Khusus atau Kementerian Koordinator Khusus yang menangani daerah otonomi khusus dan daerah istimewa di Indonesia.
Ketua Umum FOPERA, Yanto Ijie, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan bukti keseriusan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam membangun Papua sekaligus memperkuat integrasi Papua dalam bingkai kebangsaan Indonesia.
Menurutnya, Otsus merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Otsus adalah bukti nyata bahwa Negara Republik Indonesia serius membangun Papua. Kebijakan ini memperkuat keberadaan kita dalam bingkai NKRI sekaligus menjadi jembatan emas yang menghubungkan aspirasi rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat,” ujar Yanto Ijie.
Ia menjelaskan, selama 25 tahun pelaksanaannya, Otsus telah melewati tiga generasi, mulai dari Generasi Milenial, Generasi Z, hingga Generasi Alpha. Karena itu, Otsus bukan lagi sekadar kebijakan pembangunan, melainkan telah menjadi bagian penting dari perjalanan kehidupan dan identitas masyarakat asli Papua.
“Selama seperempat abad ini, Otsus telah menyentuh tiga generasi sekaligus. Artinya, kehadiran Otsus bukan sekadar kebijakan sesaat, melainkan telah melekat menjadi bagian dari kehidupan dan identitas orang asli Papua. Manfaatnya dirasakan dari masa ke masa, dari satu generasi ke generasi berikutnya,” ungkapnya.
Yanto juga menilai, berbagai kebijakan afirmasi melalui Otsus telah memberikan ruang bagi orang asli Papua (OAP) untuk terlibat dalam pembangunan. Hal tersebut terlihat melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural dan wadah aspirasi masyarakat asli Papua, jalur pengangkatan khusus anggota legislatif, serta kebijakan afirmasi dalam rekrutmen aparatur sipil negara dan penempatan pejabat.
Di bidang pembangunan, sejumlah kemajuan juga telah terlihat melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan sekolah, serta terbukanya kesempatan pendidikan bagi putra-putri Papua untuk berkiprah di berbagai sektor.
Meski demikian, FOPERA menilai pelaksanaan Otsus masih membutuhkan pembenahan serius. Menurut Yanto, besarnya alokasi dana Otsus belum sepenuhnya memberikan dampak langsung yang optimal bagi masyarakat asli Papua.
Selain itu, keterlibatan putra-putri daerah dalam pelaksanaan proyek pembangunan berlabel Otsus dinilai masih perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan pemenuhan hak-hak politik dan partisipasi orang asli Papua yang dinilai belum berjalan maksimal.
FOPERA juga berpandangan bahwa pengelolaan Otsus yang selama ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri perlu diperkuat melalui kelembagaan yang lebih fokus, terarah, dan memiliki mekanisme pengawasan yang terukur.
Atas dasar itu, FOPERA mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus selama 25 tahun terakhir. Penyempurnaan terhadap sejumlah ketentuan dalam regulasi Otsus, khususnya pasal-pasal yang mengatur hak-hak orang asli Papua, dinilai penting agar kebijakan tersebut semakin efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya itu, FOPERA mengusulkan pembentukan Kementerian Khusus atau Kementerian Koordinator Khusus yang menangani daerah otonomi khusus dan daerah istimewa. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi, pengelolaan, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan Otsus agar lebih terukur dan akuntabel.
Dengan demikian, pelaksanaan Otsus Jilid II ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama orang asli Papua sebagai subjek utama pembangunan.
Menutup pernyataannya, Yanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun Papua dalam semangat Otonomi Khusus. Ia menegaskan bahwa tujuan utama Otsus adalah menciptakan masyarakat Papua yang cerdas, sehat, dan produktif.
“Mari kita semua membangun Papua dalam semangat Otsus. Otsus merupakan jembatan emas menuju OAP Cerdas, Sehat, dan Produktif, di mana orang asli Papua bukan sekadar penerima manfaat, melainkan pelaku utama pembangunan di tanah kelahirannya sendiri,” tutup Ketua Umum FOPERA, Yanto Ijie.(***)















