SORONG, sorongraya.co – Dua organisasi profesi wartawan, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua Barat Daya dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat Daya, mendesak Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mencopot Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sorong, James Burung, dari jabatannya.
Desakan tersebut muncul menyusul karena James Burung dinilai tidak mampu menjalankan perannya sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan insan pers. Bahkan, kebijakan yang dilakukan dinilai berpotensi memecah hubungan baik antara jurnalis dengan Pemerintah Kota Sorong.
Ketua IJTI Papua Barat Daya, Chanry Suripatty, mengatakan, seorang Kepala Dinas Kominfo seharusnya mampu membangun komunikasi, merangkul seluruh media, serta menjadi jembatan yang baik antara pemerintah dan insan pers, bukan justru menciptakan sekat di kalangan wartawan.
“Kami menilai James Burung tidak mampu menjadi jembatan antara media dengan Pemerintah Kota Sorong,” tegas Chanry kepada wartawan di Kantor INews. Papua Barat Daya. Sabtu, 14 November 2026.
Chanry juga menyoroti penanganan berbagai isu publik yang berkaitan dengan Wali Kota maupun Pemerintah Kota Sorong. Menurutnya, selama ini sejumlah persoalan yang berkembang di ruang publik tidak ditangani secara maksimal oleh Dinas Kominfo.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa pihaknya pernah mendengar adanya dugaan arahan dari Kadis Kominfo kepada wartawan agar tidak menaikkan pemberitaan mengenai isu-isu tertentu yang berkaitan dengan pemerintah daerah.
“Kami pernah mengetahui, ketika ada isu mengenai pemerintah kota, yang bersangkutan selalu mengatakan kepada teman-teman wartawan agar jangan dinaikkan. Bagi kami, bahasa seperti ini tidak bisa. Merangkul media itu harus dilakukan secara profesional, bukan dengan cara melarang wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya,” tegas Chanry.
Tak hanya itu, sebelumnya sejumlah perusahaan media telah diminta menyerahkan dokumen administrasi. Namun, setelah seluruh dokumen diserahkan terkumpullah 15 media, namun hanya 8 media yang diakomodir.
Menurut Chanry, jika alasan tidak diakomodasinya delapan media tersebut karena keterbatasan anggaran, alasan itu perlu dijelaskan secara terbuka dan transparan. pihaknya justru menduga ada oknum tertentu yang merasa hanya kelompok merekalah yang berhak mendapatkan kerja sama, sementara media lainnya tidak.
Chanry menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dalam menjalin kerja sama publikasi dengan perusahaan media. Namun, pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Bagi kami, kerja sama dengan media-media tersebut bukan menjadi persoalan. Yang terpenting harus ada kejelasan. Jangan sampai kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik justru menciptakan persepsi buruk terhadap Pemerintah Kota Sorong,” ujarnya.
Ia berharap Wali Kota Sorong Septinus Lobat dapat mempertimbangkan kembali posisi James Burung sebagai Kepala Dinas Kominfo. Menurutnya, Wali Kota membutuhkan pejabat yang benar-benar memahami kerja-kerja jurnalistik, mampu membangun komunikasi yang sehat, serta menjembatani kepentingan pemerintah dengan media.
“Pak Septinus Lobat adalah orang baik. Karena itu, beliau harus mencari Kepala Dinas Kominfo yang benar-benar memahami dunia jurnalistik dan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dengan media,” tambahnya.
Ketua PWI Papua Barat Daya, Wahyudi, menegaskan bahwa seluruh media, khususnya yang selama ini menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, harus dirangkul tanpa membeda-bedakan. Hal ini untuk menciptakan iklim berita pemerintah yang membangun daerah.
Menurut Wahyudi, media merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk menyosialisasikan program dan kebijakan pembangunan daerah.
Ia mengatakan, saat ini Kota Sorong dipimpin oleh Septinus Lobat, yang merupakan putra terbaik Moi. Karena itu, seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, perlu bersama-sama menjaga dan mendukung kepemimpinannya.
“Masyarakat Kota Sorong sudah memberikan kepercayaan kepada putra Moi ini. Program-program pemerintah harus kita dukung bersama. Salah satu caranya adalah dengan merangkul media, bukan justru mengotak-kotakkan media. Sebagian diajak bekerja sama, sementara sebagian lainnya tidak,” kata Wahyudi.
Wahyudi menilai, apabila memang terdapat keterbatasan anggaran untuk mengakomodasi seluruh perusahaan media, seharusnya Kepala Dinas Kominfo mengundang para pimpinan media dan menjelaskan kondisi tersebut secara terbuka.
“Kalau memang Kadis Kominfo yang baik, seharusnya dia panggil semua media dan menyampaikan bahwa karena keterbatasan anggaran, realisasi kerja sama hanya bisa dilakukan seperti ini, agar ada solusi lain. Dengan begitu, semuanya bisa memahami. Jangan sampai tidak ada penjelasan, kemudian menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan komunikasi maupun tendensi pribadi seorang pejabat terhadap media tidak sampai berdampak pada citra Pemerintah Kota Sorong secara keseluruhan.
“Jangan karena tendensi satu orang pejabat terhadap media, kemudian citra Pemerintah Kota Sorong menjadi buruk. Pemerintah harus membuka ruang komunikasi dengan seluruh media, bukan membangun sekat di antara insan pers,” tutup Wahyudi.
Kedua organisasi wartawan ini berharap Wali Kota Sorong segera mengambil langkah tegas terhadap kepemimpinan Dinas Kominfo, agar hubungan pemerintah daerah dengan insan pers tetap terjaga secara profesional, transparan, dan proporsional.
Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat saat dihubungi Media ini belum memberikan respon atas desakan dua organisasi wartawan tersebut.
