SORONG, sorongraya.co – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Papua Barat Daya, Muhammad Nasir Sukunwatan, meminta Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengevaluasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sorong, James Burung.
Permintaan evaluasi tersebut menyusul kebijakan kerja sama publikasi Pemerintah Kota Sorong yang dinilai belum mengakomodasi seluruh media arus utama yang selama ini aktif melakukan peliputan di lingkungan pemerintah Kota Sorong.
Nasir menduga terdapat praktik pengkotak-kotakan media dalam proses penentuan kerja sama publikasi. Pasalnya, sebelum kerja sama dilakukan, James Burung telah meminta dokumen administrasi perusahaan pers kepada media-media yang selama ini melakukan peliputan di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
Dari permintaan dokumen tersebut, terkumpul kurang lebih 15 media arus utama yang telah menyerahkan dokumen perusahaan. Namun, dalam realisasi kerja sama, hanya delapan media yang diakomodasi.
Terkait hal tersebut, Kadis Kominfo Kota Sorong, James Burung, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan sehingga pemerintah hanya dapat mengakomodasi delapan media.
Menanggapi alasan tersebut, Nasir mempertanyakan mengapa sejak awal seluruh media diminta menyerahkan dokumen perusahaan apabila pada akhirnya hanya delapan media yang akan diakomodasi karena keterbatasan anggaran.
Menurut Nasir, apabila memang anggaran kerja sama media tidak mencukupi, seharusnya sejak awal Dinas Kominfo menyampaikan secara terbuka bahwa hanya delapan media yang dapat dilibatkan. Dengan demikian, media lainnya tidak perlu diminta mengumpulkan dokumen maupun diberikan harapan akan mendapatkan kerja sama.
“Kalau memang anggaran tidak cukup, kenapa harus meminta dokumen-dokumen media? Alangkah baiknya langsung saja lakukan kerja sama dengan delapan media tersebut tanpa harus berjanji dan meminta dokumen dari media-media yang pada akhirnya tidak diakomodasi. Seharusnya ada keterbukaan sejak awal,” tegas Nasir.
Nasir yang juga menjabat sebagai Direktur PT Sorong Raya Cyber Media, pengelola media online sorongraya.co, mengaku kecewa karena sebelumnya James Burung telah menyampaikan komitmen bahwa media yang telah terdata dan menyerahkan dokumen perusahaan akan diakomodasi untuk menjalin kerja sama publikasi dengan Pemerintah Kota Sorong.
Namun, komitmen tersebut tidak terealisasi sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, termasuk terhadap media sorongraya.co.
“Kalau memang tidak mengakomodasi media-media lainnya, kenapa harus meminta dokumen-dokumen media? Jangan juga berjanji akan mengakomodasi, tetapi pada akhirnya tidak direalisasikan. Ini namanya melakukan pembohongan kepada saya selaku pimpinan media,” tegasnya.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan perusahaan media untuk mendapatkan kerja sama dengan pemerintah. Lebih dari itu, terdapat persoalan transparansi, profesionalitas, dan keadilan dalam membangun hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers.
Selaku ketua organisasi yang menaungi organisasi perusahaan pers di Papaua Barat Daya, menyarankan kepada Pimpinan Redaksi Media yang tidak terakomodir dalam kerjasama tersebut, untuk menarik kembali dokumen dari Kominfo Kota Sorong.
Ia tidak mempersoalkan media siapa-siapa saja yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, namun cara Kadis Kominfo Kota Sorong menurut Nasir tidak transparan, terkesan kucing-kucingan dalam melakukan MOU bersama media.
“Saran saya tarik kembali dokumen yang sudah dilengkapi. Sejak awal minta dokumen secara terbuka di rekan-rekan media, saat kerjasama justru terkesan sembunyi-sembunyi,” pungkasnya.
Media Bukan Alat Kepentingan Pemerintah
Ketua organisasi Konstiteuen Dewan Pers ini juga mengingatkan bahwa media memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Pers bukan sekadar sarana publikasi kegiatan pemerintah, melainkan salah satu pilar demokrasi yang menjalankan fungsi informasi, pendidikan, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Karena itu, pemerintah daerah harus memahami bahwa keberadaan media bukan untuk menjadi alat kepentingan atau sekadar corong pemerintah. Media memiliki independensi dan tanggung jawab profesional untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah apabila dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Menurutnya, kemitraan antara pemerintah dan media harus dibangun berdasarkan prinsip keterbukaan, kesetaraan, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila pemerintah membutuhkan jasa publikasi melalui kerja sama media, prosesnya harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kriteria yang jelas. Keterbatasan anggaran seharusnya disampaikan sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kekecewaan di kalangan perusahaan pers.
Nasir berharap Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan mengevaluasi mekanisme kerja Dinas Kominfo, khususnya dalam membangun kemitraan dengan perusahaan media.
“Jangan sampai Dinas Kominfo yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan media justru menjadi sumber persoalan. Wali Kota harus mengevaluasi kinerja Kadis Kominfo agar ke depan tidak ada lagi media yang merasa diperlakukan secara tidak adil,” ujarnya.
Menurut Nasir, keterbukaan sangat penting agar tidak muncul dugaan adanya perlakuan pilih kasih terhadap perusahaan pers yang selama ini turut berkontribusi, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
