SORONG, sorongraya.co – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama tim Fauna & Flora International (FFI) membahas pembentukan kelembagaan terpadu untuk mengelola dua pengakuan internasional dari UNESCO, yakni Geopark Global dan Cagar Biosfer. Pembentukan lembaga tersebut dipercepat sebagai bagian dari penguatan tata kelola kawasan sekaligus persiapan menghadapi evaluasi UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus.
Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, mengatakan pembahasan kelembagaan dilakukan secara intensif untuk memastikan pengelolaan kedua status UNESCO tersebut berjalan optimal.
“Kami membahas bagaimana membentuk lembaga yang mampu mengelola dua pengakuan UNESCO ini. Sejak pukul 14.00 WIT hingga sekarang kami fokus membahas kelembagaannya,” kata Yusuf kepada awak media saat FGD kelembagaan MIDAS Raja Ampat berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, pemerintah menginginkan lembaga tersebut dipimpin oleh tenaga profesional yang memahami pengelolaan geopark dan cagar biosfer. Namun, pada tahap awal kepemimpinan masih dipercayakan kepada aparatur pemerintah dengan tetap melibatkan tenaga profesional di dalam struktur organisasi.
“Karena ini baru dibentuk, tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Untuk tahap awal, Chief Manager (CM) masih berasal dari aparatur pemerintah, tetapi di dalamnya tetap ada profesional,” ujarnya.
Yusuf menjelaskan, struktur kelembagaan akan menempatkan Bupati Raja Ampat, Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan unsur terkait sebagai pembina. Selanjutnya akan dibentuk Tim Pengarah yang membawahi Chief Manager (CM) dan Sekretaris Jenderal sebagai pelaksana operasional.
Yusuf menegaskan pembentukan kelembagaan menjadi penting karena Raja Ampat akan menjalani proses revalidasi Geopark Global UNESCO pada 18 Agustus. Tim evaluator UNESCO akan menilai apakah pengelolaan Geopark Global yang ditetapkan pada 2023 masih berjalan sesuai standar atau justru mengalami penurunan.
“Kami tidak ingin mengalami seperti Geopark Kaldera Toba yang mendapat kartu kuning karena pengelolaannya dinilai tidak berkelanjutan. Tim UNESCO akan datang melihat dan mengevaluasi apakah pengelolaan Geopark Raja Ampat masih layak atau justru mendapat peringatan,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah daerah berpacu dengan waktu agar pembentukan kelembagaan dapat diselesaikan sebelum proses evaluasi berlangsung.
Lanjut Yusuf, menjelaskan bahwa sebenarnya Raja Ampat telah memiliki kelembagaan Geopark dengan Kepala Dinas Pariwisata sebagai Chief Manager. Namun setelah Raja Ampat memperoleh pengakuan sebagai Cagar Biosfer, pemerintah memilih mengintegrasikan pengelolaan kedua status tersebut dalam satu lembaga.
“Kita sebenarnya sudah punya lembaga Geopark. Dalam perjalanannya kemudian datang pengakuan baru sebagai Cagar Biosfer. Daripada membentuk lembaga baru yang membutuhkan biaya lebih besar, lebih baik kita kolaborasikan menjadi satu kelembagaan,” katanya.
Dalam kelembagaan tersebut, pemerintah juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui kelompok kerja (Pokja), mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh adat, asosiasi pengelola homestay, hingga mitra pembangunan lainnya.
“Semua pihak kita libatkan agar memiliki tanggung jawab bersama terhadap pengakuan yang telah diberikan UNESCO.” ujarnya.
Ia optimistis pembentukan kelembagaan terpadu tidak akan menimbulkan persoalan di masyarakat karena tujuan utamanya adalah menjaga kelestarian Raja Ampat.
“Intinya adalah melindungi Raja Ampat agar tetap berkelanjutan. Saya yakin seluruh masyarakat Raja Ampat menginginkan daerah ini tetap lestari, bukan hanya dikenal saat ini, tetapi juga puluhan tahun ke depan,” tutup Yusuf.
