SORONG,sorongraya.co-Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk mengawal penyaluran berbagai program bantuan dari pemerintah pusat agar tepat sasaran kepada nelayan di daerah tersebut.
Komitmen ini disampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) pertama HNSI Papua Barat Daya. Bertempat di Hotel Belagry Sorong, Rabu (1/7/2026).
Koordinator wilayah Papua Raya HNSI,Freddy Fernando Saronggear, sementara di pusat di Departemen Pembinaan dan Kewilayahan, mengatakan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) telah mengadakan musyawarah daerah pertama di Provinsi Papua Barat Daya, yang merupakan provinsi pemekaran.
“HNSI sudah ada di beberapa kabupaten di wilayah tersebut, namun kini membentuk pimpinan daerah untuk tingkat provinsi,”ujarnya.
Ia menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan dan tetap berada di kepemimpinan Ketua Umum mereka. Wakil Ketua Umum, hadir untuk membuka acara karena Ketua Umum dan Sekjen berhalangan hadir.
Program utama HNSI di Papua Barat Daya adalah membina dan mewadahi para nelayan, serta memfasilitasi program-program mereka sebagai mitra pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“HNSI berupaya memastikan bantuan program dari pusat, seperti bantuan alat tangkap, tepat sasaran kepada nelayan. Kita juga menyoroti masalah pendataan yang belum maksimal, seperti penggunaan kartu anggota “sakuku” yang tidak selalu berdasarkan KTP nelayan.
Selain itu juga, ia mengaskan HSNI akan memfasilitasi nelayan agar hak-hak mereka terpenuhi dan manfaat program dapat dirasakan langsung.
“Kami akan membentuk DPC, ranting, dan kelompok untuk mendata nelayan secara jelas, mengingat sebagian besar wilayah Papua Barat Daya adalah pesisir,”tambahnya.
Freddy berharap kehadiran HSNI dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Juga akan mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan masalah bahan bakar minyak (BBM) yang sering dikeluhkan oleh nelayan.
