SORONG,sorongraya.co-Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai bagian utama dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Papua Barat Daya.
Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan sosialisasi dan edukasi perlindungan perempuan dan anak yang digelar Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Papua Barat Daya bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di SMAN 3 Kota Sorong, Senin (18/5/2026).
Dalam sambutannya, Ahmad Nausrau mengatakan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa. Karena itu, perempuan harus memperoleh pendidikan yang baik agar mampu mendidik anak-anak dengan pengetahuan dan nilai moral yang benar.
“Ketika kita berbicara tentang perlindungan perempuan dan anak, maka itu sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Perempuan berada di garis terdepan dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada generasi penerus bangsa,”ujarnya.
Ia mengibaratkan perempuan sebagai teko yang harus diisi penuh dengan ilmu pengetahuan sebelum dituangkan kepada anak-anak.
“Kalau teko tidak ada airnya, maka apa yang akan dituangkan ke gelas juga tidak ada. Artinya perempuan harus cerdas dan pintar supaya bisa mentransfer ilmu dan pengetahuan kepada anak-anak,”katanya.
Ahmad Nausrau juga mengungkapkan data pendidikan perempuan di Papua Barat Daya yang masih memprihatinkan. Rata-rata lama sekolah perempuan di Papua Barat Daya hanya mencapai 8,67 tahun atau setara kelas 3 SMP.
“Ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di Papua Barat Daya hanya sampai lulusan SMP, padahal pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 tahun,”jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor seperti akses pendidikan, kondisi geografis, hingga keterbatasan infrastruktur di daerah pedalaman.
Ia menambahkan, rendahnya tingkat pendidikan dapat berdampak pada rendahnya wawasan masyarakat yang berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi hingga tindak kriminal.
“Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ketika pendidikan rendah, maka risiko kekerasan dan diskriminasi juga semakin tinggi,”tegasnya.
Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada BKOW Papua Barat Daya yang telah mengambil langkah edukatif melalui kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak.
Sementara itu, Kepala SMAN 3 Kota Sorong, Natali Lapik, mengatakan pihak sekolah terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan maupun perundungan.
“Di sekolah kami ada tim pengendalian kekerasan terhadap anak yang bertugas mengawasi dan melindungi siswa. Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan haknya untuk belajar dengan aman dan nyaman,” tutupnya.
