SORONG, sorongraya.co – Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Papua Barat Daya (PBD) mendorong sinergi kuat antara dunia usaha, perbankan, dan pemerintah daerah dalam rangka penguatan UMKM serta mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Sorong Raya.
Hal tersebut disampaikan Ketua BPW HIPKA PBD, Ir. Nasir Silehu, usai pelantikan pengurus dan pelaksanaan forum bisnis yang menghadirkan para pemangku kepentingan strategis dari sektor industri, keuangan, dan dunia usaha, mulai dari skala UKM, UMKM, menengah hingga besar.
“Yang kami undang hari ini adalah mereka yang punya kapasitas dan kewenangan dalam pengambilan kebijakan, khususnya terkait pengembangan sektor industri, keuangan, dan dunia usaha,”ujar Nasir usai pelaksanaan Pelantikan Dan Forum Bisnis Ke -I Himpunan Pengusaha KAHMI Papua Barat Daya. Bertempat di Aston, Senin (02/02/2026)
Dalam forum tersebut, HIPKA PBD turut menghadirkan pimpinan perbankan, salah satunya Ali Irfan, selaku pimpinan tertinggi Bank BTN Indonesia Timur, yang hadir langsung dan menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman di Sorong Raya.
Kami sudah berkomitmen dengan Bank BTN untuk mengembangkan kawasan permukiman, karena kebutuhan perumahan di Kota dan Kabupaten Sorong sangat tinggi,” jelas Nasir.
Selain sektor perumahan, HIPKA PBD juga telah berkoordinasi dan bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) dalam rangka pengembangan UMKM. Menurut Nasir, kolaborasi lintas sektor ini harus berjalan seiring dengan dukungan pemerintah daerah.
“Kita perlu kolaborasi yang betul-betul nyata dengan OJK, BI, perbankan, dan pemerintah daerah untuk mengembangkan UMKM,”tegasnya.
Nasir mencontohkan ketergantungan Sorong terhadap pasokan pangan dari luar daerah, seperti telur dan beras yang selama ini masih didatangkan dari Surabaya dan Pulau Jawa. Padahal, potensi tersebut dapat dikembangkan di Papua Barat Daya.
“Contoh paling kecil, telur. Selama ini kita selalu bawa dari Surabaya, padahal ini bisa kita kembangkan sendiri di Papua Barat Daya,”tambahnya Nasir.
Menurutnya, ketergantungan tersebut berisiko besar jika terjadi gejolak geopolitik, bencana alam, atau gangguan distribusi. Oleh karena itu, HIPKA mendukung penuh program pemerintah pusat dan daerah terkait swasembada dan ketahanan pangan.
“Kita ingin Sorong punya surplus beras sendiri, surplus telur sendiri, sehingga tidak tergantung dari luar. Kalau itu berjalan, ekonomi pasti bergerak,”ujarnya.
Ia menegaskan, ketahanan pangan sangat penting agar masyarakat Sorong tetap aman dan sejahtera dalam kondisi apa pun. “Kalau terjadi bencana atau situasi darurat, rakyat Sorong tidak lapar, usaha tetap jalan,”tambahnya.
Lebih lanjut, Nasir menyampaikan bahwa HIPKA PBD juga fokus pada penguatan internal pengurus dengan menyatukan nilai, kompetensi, dan kapasitas para pengusaha yang tergabung di dalamnya. Selain itu, HIPKA secara khusus merangkul pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
“ang paling penting, kita rangkul pengusaha OAP. Kita ingin bersama-sama melahirkan pengusaha-pengusaha baru,”katanya.
Program prioritas yang akan segera dijalankan adalah HIPKA Goes to School dan HIPKA Goes to Campus, sebagai upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar dan mahasiswa.
“Kita ingin adik-adik mahasiswa bukan hanya kuliah, tapi juga mengembangkan jiwa entrepreneur. Dukungan dari BI, OJK, dan perbankan sudah ada. Jaringan ada, tinggal anak-anak muda mau bikin apa, kita siap dampingi,”jelas Nasir.
Ia menambahkan, HIPKA PBD juga telah berkomitmen dengan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya penguatan UMKM OAP melalui kerja sama dan sinergi berkelanjutan.
