SORONG,sorongraya.co-Ketua Panitia Perayaan Lepas Sambut dan Kongres Pertama Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura, Yanto Ijie, menegaskan bahwa kehadiran dan pelaksanaan kongres yang digelar pada 26 Januari 2026 lalu di Provinsi Papua Barat Daya tidak memiliki kepentingan politik tertentu.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya sejumlah pemberitaan serta pernyataan dari tokoh pemuda dan pengamat yang menilai pelaksanaan lepas sambut dan kongres tersebut menimbulkan kekhawatiran tertentu.
“Kami menilai kekhawatiran yang disampaikan oleh beberapa pengamat dan tokoh pemuda itu berlebihan. Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura bukan organisasi politik, melainkan organisasi kebersamaan yang menghimpun seluruh alumni dari berbagai latar belakang,”tegas Yanto Ijie kepada awak media, saat menghadiri pelantikan DPD GAMKI Papua Barat Daya. Minggu (01/02/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura di Papua Barat Daya bukan hal baru dan tidak muncul secara tiba-tiba. Organisasi ini telah ada sejak awal terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, meskipun kongres pertama baru dilaksanakan tahun ini.
“Walaupun kongres baru dilaksanakan sekarang, ikatan kebatinan alumni sudah berjalan lama, termasuk melalui grup WhatsApp. Kami juga telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial, seperti lepas sambut, bakti sosial bagi lansia, hingga tabligh akbar dan buka puasa bersama,”ujarnya.
Yanto juga membantah anggapan bahwa kehadiran organisasi alumni ini mengganggu kerja tim atau kepentingan politik pihak tertentu. Menurutnya, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, merupakan sosok negarawan yang merangkul semua kalangan.
“Pak Gubernur adalah kader Partai Gerindra yang meneladani sikap inklusif pimpinan nasional. Beliau merangkul semua pihak demi pembangunan Papua Barat Daya. Jadi pernyataan yang terkesan menuduh itu menurut kami tidak berdasar,”katanya.
Terkait penunjukan Elisa Kambu sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura di Papua Barat Daya, Yanto menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan mandat sah dari Kongres.
“Penunjukan itu diusulkan secara bulat oleh tujuh delegasi, terdiri dari enam delegasi kabupaten/kota dan satu delegasi provinsi. Secara konstitusional, tidak ada aturan negara yang melarang kepala daerah memimpin organisasi kemasyarakatan atau alumni,”jelasnya.
Ia menambahkan, praktik serupa telah banyak terjadi di Indonesia.
“Ganjar Pranowo pernah menjadi Ketua Alumni UGM, Muhammad Lakotani menjadi Ketua Alumni Fakultas Uncen, dan sejumlah pejabat lain juga memimpin ikatan alumni. Jadi tidak ada yang keliru jika Elisa Kambu ditunjuk sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia,”tambah Yanto.
Menurutnya, pihak yang berhak mempersoalkan keputusan tersebut hanyalah alumni Kota Studi Hollandia itu sendiri.
“Keputusan mutlak ada pada Kongres. Kongres telah memandatkan dan merekomendasikan Elisa Kambu sebagai Ketua Umum, dan itu final,” tegasnya.
Yanto juga menyebutkan bahwa sekitar 98 persen dari 2.500 peserta kongres yang hadir merupakan pendukung Elisa Kambu pada Pilkada lalu. Namun demikian, ia menekankan bahwa dukungan tersebut murni sebagai bentuk komitmen alumni untuk berkolaborasi membangun Papua Barat Daya sebagai provinsi baru.
“Kami justru mendorong agar alumni dari kota studi lain juga membentuk ikatan masing-masing di Papua Barat Daya, supaya bisa bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan daerah,”katanya.
Ke depan, panitia berencana mengundang para pengamat dan tokoh pemuda Papua Barat Daya untuk menghadiri pelantikan Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura.
“Supaya mereka bisa melihat langsung dan memahami bahwa organisasi ini murni untuk kebersamaan, kolaborasi, dan dukungan pembangunan Papua Barat Daya,”tutup Yanto.
