SORONG,sorongraya.co- Tokoh intelektual Papua Barat Daya, Maikel Jitmau menegaskan pentingnya pemberian ruang dan kepercayaan politik yang lebih besar kepada Orang Asli Papua (OAP), khususnya dalam kepemimpinan partai politik di wilayah otonomi khusus (Otsus) Papua.
Maikel Jitmau memandang masih minimnya keterwakilan OAP di pimpinan partai politik, meskipun Papua telah lama ditetapkan sebagai wilayah Otsus.
Kondisi tersebut menurutnya berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat Papua yang merasa negara belum sepenuhnya memberi kesempatan bagi mereka untuk menjadi tuan di negeri sendiri.
“Papua ini wilayah Otsus, tetapi keterwakilan orang asli Papua di pimpinan partai politik masih sangat kurang. Ini bisa menimbulkan perasaan bahwa negara tidak sungguh-sungguh fokus membangun orang Papua,” ujar Tokoh intelektual Papua Barat Daya, Maikel Jitmau, Selasa (27/1/2026).
Maikel secara khusus meminta Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra untuk memberikan kepercayaan kepada Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu untuk menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya.
Dirinya menilai sosok Elisa Kambu merupakan figur yang tepat karena merupakan orang asli Papua dan pribumi Papua Barat Daya, sehingga memiliki legitimasi sosial dan kultural di tengah masyarakat.
“Bapak Presiden Prabowo harus memberikan kesempatan kepada orang asli Papua. Dalam hal ini, Pak Elisa Kambu layak menjadi Ketua Partai Gerindra Papua Barat Daya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Maikel mengingatkan bahwa monopoli kekuasaan politik dapat berdampak luas, mulai dari terbatasnya akses lapangan pekerjaan hingga memicu kecemburuan sosial.
Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memicu konflik sosial yang lebih besar, bahkan mengancam persatuan bangsa.
“Monopoli kekuasaan bisa berdampak ke lapangan pekerjaan. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial, konflik sosial, bahkan pertumpahan darah dan disintegrasi bangsa. Lalu siapa yang bertanggung jawab?” ucapnya.
Kendati demikian, Maikel menegaskan bahwa dorongan ini bukan bentuk diskriminasi terhadap warga non-Papua. Ia menekankan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama, tetapi harus ada skala prioritas dalam konteks Papua.
“Ini bukan diskriminasi. Orang non-Papua tetap punya kesempatan yang sama. Tapi harus ada prioritas, karena persoalan Papua ini adalah persoalan antara orang asli Papua dan institusi negara,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Maikel meminta Presiden Prabowo untuk tidak meragukan komitmen OAP dalam membangun dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Tanah Papua.
“Presiden Prabowo tidak perlu meragukan komitmen kami untuk membangun NKRI di Papua. Orang Papua mampu menjalankan kekuasaan, mampu membangun Papua, dan mampu membangun negara,” terangnya.
Ia menyebut, tanpa adanya kepercayaan dan kesempatan dari negara, akan muncul rasa saling curiga antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.
“Kalau negara tidak memberikan kesempatan, bagaimana negara mau mempercayai orang Papua?” tanyanya.
Dirinya mengingatkan bahwa masyarakat Papua telah berkontribusi besar dalam perjalanan politik Prabowo Subianto, sejak pencalonan presiden periode pertama hingga seterusnya.
“Anak-anak Papua punya banyak pengorbanan untuk memenangkan Bapak Prabowo di sini. Jadi jangan ragu terhadap komitmen anak-anak Papua untuk mendapatkan peran dan kekuasaan di partai politik,” pungkasnya. (***)
