SORONG,sorongraya.co- Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, Vincent Tawer, ST, menilai pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw cacat administrasi dan terkesan dipaksakan. Ia menyebut proses tersebut tidak mencerminkan prinsip meritokrasi serta mengabaikan kompetensi aparatur sipil negara, khususnya putra-putri asli Tambrauw.
Menurut Vincent, seharusnya bupati lebih mengedepankan kompetensi, rekam jejak, dan kapasitas pejabat yang dilantik, bukan pertimbangan kedekatan atau kepentingan politik tertentu.
“Ini bukan sekadar persoalan pelantikan. Ini soal cacat administrasi dan nepotisme. Seharusnya bupati melihat semua anak-anak asli Tambrauw yang punya kapasitas,” tegas Vincent, Rabu, (31/12/25)
Ia juga menyoroti banyaknya kepala distrik yang dipaksakan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt), tanpa dasar yang jelas dan prosedur yang transparan. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mengganggu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat distrik.
Vincent bahkan menyinggung adanya dugaan rekayasa kebijakan melalui APBD yang dinilai bertujuan menyiapkan figur tertentu untuk kepentingan politik ke depan.
“Ada latar belakang kepentingan.
Jabatan-jabatan ini dipaksakan lewat kebijakan APBD, seolah-olah untuk menyiapkan yang bersangkutan menjadi bupati,” ujarnya.
Meski demikian, Vincent menegaskan bahwa secara personal masyarakat Tambrauw tidak mempersoalkan figur yang dimaksud, karena yang bersangkutan juga merupakan anak asli Tambrauw. Namun, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan daerah tidak boleh mengorbankan tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Bagi kami orang Tambrauw, itu bukan persoalan pribadi. Karena Yeskiel juga anak Tambrauw. Tapi justru karena itu, seharusnya melihat dan memberi ruang yang adil bagi semua anak-anak Tambrauw,” katanya.
Ia menekankan bahwa Kabupaten Tambrauw memiliki tantangan geografis dan sosial yang berat, sehingga membutuhkan pejabat yang benar-benar memahami medan, birokrasi, dan kebutuhan masyarakat.
“Tambrauw ini berat. Tidak gampang. Kalau jabatan diperlakukan seperti ini, maka ini sudah masuk kategori korupsi jabatan,” tutup Vincent(***)
