SORONG.sorongraya.co-ketukan palu sidang paripurna DPR RI meresmikan Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 Indonesia pada akhir 2022, harapan baru diletakkan di pundak wilayah kepala burung ini. Namun, memasuki tahun ketiga perjalanannya, kegembiraan atas pemekaran mulai berganti dengan diskursus serius mengenai efektivitas tata kelola. Di balik gedung-gedung pemerintahan yang sedang bersolek di Sorong, tersimpan persoalan struktural yang melampaui sekadar urusan administrasi: yakni janji kesejahteraan yang masih terhambat oleh jeruji birokrasi dan sengketa ruang.
Rapuhnya Fondasi Birokrasi
Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), masalah utama Papua Barat Daya terletak pada masa transisi kepemimpinan. Dominasi Penjabat (Pj) dalam pos-pos strategis menciptakan situasi “napas pendek” dalam perencanaan pembangunan. Padahal, sebagai provinsi muda, wilayah ini memerlukan visi jangka panjang yang stabil, bukan sekadar kebijakan _ad-interim._
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 yang menggarisbawahi adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran menjadi alarm nyaring. Ketergantungan fiskal yang masif terhadap dana Otonomi Khusus (Otsus) menuntut akuntabilitas yang luar biasa tinggi. Tanpa integritas, dana Otsus yang sejatinya adalah instrumen afirmasi justru berisiko menjadi sumber bancakan baru yang menjauhkan rakyat dari hak-hak dasarnya.
Pertaruhan di Atas Peta Tata Ruang
Isu paling krusial yang tengah dihadapi adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di sini, pemerintah daerah berdiri di persimpangan jalan antara dorongan investasi ekstraktif dan tuntutan pelestarian lingkungan. Ambisi hilirisasi nikel serta perluasan perkebunan sawit kini membayangi wilayah-wilayah konservasi dunia seperti Raja Ampat dan Tambrauw.
Problemnya, peta pemerintah sering kali tidak “berbicara” dengan peta adat. Ketidaksinkronan data ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah kedaulatan. Tanpa pengakuan wilayah adat yang eksplisit dalam RTRW, setiap izin investasi yang terbit akan menjadi benih konflik horizontal. Pengalaman Suku Mooi di Kabupaten Sorong, yang harus menempuh jalan terjal di pengadilan untuk membatalkan izin sawit, adalah potret betapa rapuhnya perlindungan hukum bagi pemilik ulayat di tengah gempuran kepentingan modal.
Menuju Kontrak Sosial Baru
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus menyadari bahwa paradigma lama “ganti rugi” lahan telah usai. Masa depan Papua memerlukan model bagi hasil yang menempatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis, bukan sekadar penonton di pinggir jalan tol pembangunan.
Skema ideal yang harus didorong adalah transformasi hak ulayat menjadi penyertaan modal atau saham. Dengan royalti produksi yang transparan dan mandatori penyerapan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) hingga level manajerial, investasi akan dipandang sebagai berkah, bukan ancaman. Pengelolaan dana ini pun harus dilakukan melalui lembaga adat atau koperasi yang akuntabel, di bawah pengawasan ketat Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) agar manfaatnya mengalir hingga ke honai-honai terjauh.
Epilog: Memanusiakan Pembangunan
Pada akhirnya, keberhasilan Papua Barat Daya tidak akan diukur dari seberapa megah kantor gubernurnya atau seberapa besar PAD yang dihasilkan dari kerukan tambang. Tolok ukur sejatinya adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu memanusiakan pembangunan—memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang layak tanpa mencabut akar budaya masyarakatnya.
Gubernur definitif hasil Pilkada mendatang memikul tugas sejarah untuk menyatukan kepingan-kepingan persoalan ini menjadi satu narasi kemajuan. Jangan sampai pemekaran ini hanya menjadi “pemekaran elite”, di mana birokrasi tumbuh subur, namun masyarakat adat kian terpinggirkan di tanahnya sendiri. Menata Papua Barat Daya adalah menata wajah masa depan Indonesia di ufuk timur.
