SORONG,sorongraya.co-Ketua Umum Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa perempuan harus hadir dalam politik karena pengalaman hidup mereka tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki.
Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Pelantikan dan Pendidikan Badan Kader Peremouan Bangsa yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Senin, 17 November 2025.
Nihayatul menyampaikan bahwa perempuan kerap dipandang sebagai sosok “kosong”, padahal mereka memiliki pengalaman nyata yang harus diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
“Pengalaman perempuan yakni hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki. Pengalaman-pengalaman inilah yang harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata di parlemen,” ujarnya.
Sebagai wakil di bidang kesehatan, kesehatan kerja, dan kependudukan, Nihayatul mengungkap kegelisahannya saat pembahasan APBN di BKKBN dan Kementerian Pembangunan Keluarga. Ia menemukan bahwa anggaran untuk pengadaan alat kontrasepsi sempat berada di angka nol rupiah.
“Saya sangat stres melihat itu. Kalau anggaran nol rupiah, dampaknya pasti besar,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak rumah tangga Indonesia, alat kontrasepsi sering bukan prioritas anggaran. Ketika akses terhadap kontrasepsi tidak tersedia, banyak kehamilan tidak direncanakan yang kemudian berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, pemenuhan gizi anak, hingga meningkatnya risiko masalah kesehatan.
Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan dialokasikannya anggaran sebesar Rp300 miliar untuk alat kontrasepsi.
Nihayatul juga menyoroti tingginya angka stunting di wilayahnya yang masih berada di kisaran 30,5 persen.
“Artinya, 30 persen anak-anak kita terancam mengalami gangguan perkembangan. Kalau tidak segera diatasi, bagaimana masa depan daerah ini?” katanya.
Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan tinggi badan, tetapi kondisi kekurangan gizi kronis yang memengaruhi perkembangan fisik, kognitif, hingga visual anak.
Dalam kesempatan itu, Nihayatul turut menceritakan perjuangannya saat pembahasan undang-undang terkait kekerasan seksual pada 2018. Ia memperjuangkan perlindungan yang lebih baik untuk perempuan, termasuk pengakuan terhadap kebutuhan biologis perempuan seperti cuti menstruasi.
“Bapak-bapak tidak dapat merasakan bagaimana sakitnya haid. Karena itu, saya memperjuangkan adanya cuti menstruasi,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kebijakan cuti melahirkan yang tidak hanya berlaku bagi perempuan, tetapi juga laki-laki. Menurutnya, pengasuhan anak adalah tugas kedua orang tua, bukan hanya ibu.
Budaya yang Masih Menempatkan Perempuan di Belakang, Nihayatul menyoroti bagaimana budaya sering kali menempatkan perempuan pada posisi kedua, bahkan dalam hal sederhana seperti penyebutan pasangan yang lazim menjadi “bapak dan ibu”.
“Hal kecil seperti ini menunjukkan bagaimana budaya menempatkan perempuan di belakang,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa karena itu perempuan harus hadir, bersuara, dan mengambil peran dalam setiap proses pengambilan keputusan. “Pengalaman perempuan tidak bisa diwakilkan,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyambut baik penyelenggaraan pendidikan kader tersebut. Menurutnya, Perempuan Bangsa memiliki peran vital sebagai wadah pembinaan kader perempuan yang cerdas dan berintegritas.
“Daerah ini membutuhkan lebih banyak perempuan tampil sebagai pemimpin, pendamping masyarakat dan penggerak perubahan sosial. Pembangunan tidak dapat optimal tanpa partisipasi aktif perempuan di semua lini,” ujar Nausrau.
Ia berharap, para peserta memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah, prinsip kebangsaan PKB, serta kemampuan advokasi dan komunikasi kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, tambahnya, siap berkolaborasi dengan partai politik dan sayap organisasinya untuk memperluas literasi politik dan meningkatkan kualitas SDM perempuan di daerah.
