SORONG, sorongraya.co-Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung (PMK) Provinsi Papua Barat Daya dibekali penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memperkuat tata kelola administrasi. Bertempat di Kyriad M Hotel Sorong, 12-13 November 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PKM) Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf mentakan bahwa, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman terstruktur yang merinci langkah-langkah untuk memastikan pekerjaan dilakukan secara efisien, efektif, dan konsisten.
Kegunaan utamanya adalah memberikan panduan jelas bagi karyawan untuk meminimalkan kesalahan, menijaga kualitas produk atau layanan tetap standar, serta mengendalikan dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Selain itu SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi sistematis dan prosedur kerja standar untuk kegiatan rutin dalam suatu organisasi.
“Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas oleh seluruh karyawan. SOP juga berfungsi sebagai acuan untuk mengendalikan kegiatan operasional agar berjalan lancar, efekif, dan efisien. Juga membantu menjaga agar produk atau layanan selalu mermlki standar kualitas yang sama setiap kali dihasilkan,”ujarnya.
Nikolas menambahkan Dengan adanya prosedur yang jelas, karyawan dapat bekerja lebih eisien dan produktvitas meninghat karena meminimakan kesalahan dan duplikasi pekerijan. SOP memberikan panduan yang jelas kepada karyawan tentang tugas, peran, tanggung jawab, serta bagaimana cara melaksanakan pekerjaan mereka.
“SOP menyediakan materi standar untuk melatih karyawan baru, sehingga mereka dapat memahami prosedur kerja dengan cepat dan benar. Dengan layanan yang konsisten dan berkualitas, kepercayaan pelanggan dapat terjaga dan kepuasan mereka dapat meningkat, Mengingat di dinas kita belum ada SOP yang baku,”kata tambah Nikolas.
Sementara itu, Pemateri dari Fasilitator dari Kementerian Keamanan, Yusuf Afrianto, mengatakan bahwa kegiatan ini difokuskan pada penyusunan SOP yang hingga kini belum dimiliki oleh Disdukcapil Provinsi Papua Barat Daya.
“Kegiatan ini terkait dengan penyusunan standar operasional prosedur karena memang di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Dukcapil, belum ada SOP-nya. Diharapkan nanti instansi Dukcapil dapat memiliki SOP yang akan diterbitkan dan dilaksanakan secara internal, termasuk di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK),” ujar Yusuf.
Yusuf menjelaskan, SOP yang disusun mencakup berbagai aspek administrasi pemerintahan, seperti pengelolaan surat masuk, agenda surat keluar, hingga tata kelola dokumen lainnya.
Menurut Yusuf, ketiadaan SOP di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Barat Daya disebabkan karena provinsi ini masih tergolong baru terbentuk, yakni sekitar tiga tahun lalu.
“Banyak OPD yang masih baru, termasuk pegawai-pegawainya. Begitu juga di Dukcapil, hampir semua pegawainya masih baru. Karena itu, kegiatan ini menjadi langkah yang baik untuk mendorong para karyawan segera menyusun dan menerapkan SOP di instansinya,” tutupnya.
