SORONG, sotongraya.co-Menanggapi pembukaan kembali Izin tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menegaskan bahwa izin dan penghentian aktivitas tambang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski begitu, ia menekankan pentingnya perusahaan menjalankan kewajiban lingkungan dan sosial, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat setempat.
“Soal perizinan ini memang merupakan kewenangan pemerintah pusat, begitu juga dengan keputusan untuk memperpanjang atau menghentikan kegiatan. Jika pemerintah pusat menilai bahwa hal tersebut tidak melanggar aturan, silakan saja. Kami di daerah tidak punya kewenangan dalam hal itu,” ujar Gubernur Elisa Kambu, saat diwawancarai awak media, Senin 15 September 2025.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mendorong agar pihak perusahaan menjalankan kewajibannya.
Menurutnya, perpanjangan kontrak harus disertai dengan pemenuhan tanggung jawab, terutama terkait reklamasi dan dampak lingkungan lainnya.
“Reklamasi yang sudah dilakukan maupun yang direncanakan untuk diperluas harus dikawal dengan ketat. Karena ini menjadi urusan pemerintah pusat, maka fokus kami di daerah lebih kepada menjaga keamanan dan ketertiban,” lanjutnya.
Ia juga berharap kehadiran perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal.
Di sisi lain, hingga kini Pulau Wayag masih ditutup sebagai dampak dari konflik atas beberapa tambang yang izinnya telah dicabut. Gubernur menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah untuk merespons situasi tersebut.
“Saat ini masyarakat masih marah. Karena itu, kami akan masuk dengan pendekatan yang lebih baik. Kami ingin ada konsolidasi antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok-kelompok pemerhati lingkungan, khususnya yang fokus pada pemberdayaan masyarakat,”Jelas Gunernur.
Elisa menegaskan bahwa apabila komunikasi berjalan baik, maka diharapkan akses ke Pulau Wayag bisa kembali dibuka. Namun jika belum, ia menghormati keputusan masyarakat, selama tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan umum.
“Intinya, kita semua sepakat bahwa Raja Ampat adalah surga kecil yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.
