SORONG,sorongraya.co,– Ketua Adat Kampung Selpele, Korinus Ayello menyuarakan kekecewaan dan penolakan keras terhadap kepuasan pemerintah pusat yang mencabut izin tambang nikel milik PT Kawai Sejahtera Mining (KSM) di Pulau Kawei, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dalam pernyataannya, Ketua Adat Kampung Selpele, Korinus Ayello menegaskan bahwa keberadaan tambang tersebut telah membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat adat.
“Dengan pencabutan izin tambang membuat kami tidak sejahtera. Tidak ada pembangunan yang pemerintah lakukan terkait pariwisata yang berdampak kepada kami. Sekarang tambang kami dicabut, kalau kami punya pulau ini tambang dicabut, kami tutup semua wilayah pariwisata dari Wayag sampai Kawei, Pulau Ovo, Bianchi, sampai Batanpele. Itulah wilayah konservasi kami,” ujar Ayello.
Menurut Ayello, pembangunan di kampung Selpele baru mulai berkembang sejak kehadiran PT KSM. Diakuinya, tambang di Pulau Kawai telah memberikan kontribusi besar, mulai dari pembangunan gereja, fasilitas desa, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak kampung.
“Kami punya gereja sudah jalan baik. Sekarang kalau dicabut, gereja tidak bisa selesai. Kami rencana bangun pagar, kalau izin dicabut, siapa yang bangun?” bebernya.
Ia mengungkapkan, perusahaan tambang tersebut telah memberikan beasiswa dan membiayai kuliah anak-anak kampung. Sebaliknya, pemerintah belum memberikan solusi nyata bagi warga lokal, terutama bagi lulusan sarjana yang menganggur.
“Anak-anak kami yang sekolah itu sudah ditanggung oleh PT KSM. Kalau tambang dicabut, pemerintah siap tidak kasih kerja ke mereka?, itu pertanyaan kami,” terangnya.
Terkait isu lingkungan, Ayello membantah tuduhan isu yang beredar di muka publik bahwa tambang Pulau Kawei mencemari laut di sekitarnya. Ia mengatakan bahwa masyarakat setempat telah memantau langsung dan tidak menemukan limbah mencemari laut, bahkan hingga ke Pulau Wayag.
“Kami sudah sisir sampai laut, tidak ada limbah. Namun di mana-mana orang bilang Pulau Kawei penuh limbah. Padahal air yang keluar itu air biasa, bukan limbah berbahaya. Kami sendiri saksi, tidak ada kerusakan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ayello secara gamblang menolak eksplorasi tambang di Pulau BatanPele. Ia menilai pulau tersebut terlalu kecil dan dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga jika ditambang, akan menyusahkan warga di sekitarnya.
“Pulau Batang Pele belum pernah diolah. Kalau ditambang, masyarakat di Manyaifun, Sauwandarek, dan Mutus akan susah. Itu pulau kecil, dekat rumah warga,” ucapnya.
Ketua adat ini meminta agar Presiden hingga Gubernur Papua Barat Daya mendengar langsung aspirasi masyarakat adat Kampung Selpele. Menegaskan bahwa warga setempat menolak segala bentuk pencabutan izin tanpa adanya kejelasan terhadap nasib mereka.
“Kami sudah sejahtera. Apa sebab tambang kami mau dicabut? dan kami nilai hal ini tidak ganggu pariwisata. Limbah pun tidak sampai ke sana, sehingga tambang di Kawei tolong jangan diganggu,” tutupnya.
