SORONG,sorongraya.co- Kunjungan kerja Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu di Kota Sorong dalam rangka melakukan monitoring dan melihat secara langsung capaian pelaksanaan jalannya pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya sesuai UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi PBD.
Kunjungan Doly Ahmad Kurnia beserta kolega itu sekaligus melihat kinerja kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad.
” Pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan merupakan diskresi Presiden. Percepatan Pembangunan 4 DOB di Tanah Papua masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibiayai langsung oleh APBN,” jelas Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie, Selasa, 11 Juni 2024.
Yanto menilai, harusnya dalam kunjungan itu Komisi II DPR RI juga memastikan apakah anggaran pembangunan pusat pemerintahan di 4 DOB sudah tersedia dalam APBN 2024.
” Jangan ke daerah baru pura-pura kaget kalau kantor gubernur belum di bangun. Bagi kami inikan aneh sebab Komisi II DPR RI sedang bersandiwara,” ungkapnya.
Yanto menambahkan, rakyat Papua yang ada di 4 DOB mendapat pengawasan langsung dari Komisi II. Artinya, dalam pembahasan APBN 2024 Komisi II DPR RI bersama mitra lainnya dan Kementerian terkait harus memastikan bahwa anggaran percepatan pembangunan 4 provinsi baru di Tanah Papua itu ada.
” Bukannya datang ke Papua bikin pertanyaan yang aneh dan sepertinya cuci tangan. Tanah Papua jangan bernasib seperti tahun 2014, menjadi korban diskresi Presiden SBY diakhir masa jabatannya,” tegasnya.
Dikatakanya, ketika itu, Presiden SBY mengeluarkan Inpres Percepatan Pembangunan di Tanah Papua yang tidak dilaksanakan oleh Presiden terpilih.
” Kekwatiran kami proyek strategis nasional percepatan pembangunan 4 DOB di Tanah Papua tidak bisa dilanjutkan,” ujar Yanto
Yanto meminta agar Komisi II DPR RI dan Kementerian tekait harus memastikan percepatan pembangunan di 4 DOB di Tanah Papua dilanjutkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Diakui Yanto bahwa di tahun 2023 Wapres Ma’ruf Amin melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor gubernur PBD di atas meja, tidak seperti biasanya dilakukan di tanah.
Logikanya, jika ada kolam yang digali baru batunya ada, kan tidak mungkin mejanya dan batu tetap ada karena tempat peletakan batu pertama merupakan fasilitas publik yang selalu digunakan kegiatan.
” Yang pasti batunya ada tapi tidak dilokasi bisa saja di simpan mengingat teknis pelaksanaan peletekan batu pertama dikoordinir oleh pemprov PBD dan Balai BPPW Kementerian PUPR Papua Barat,” ujar Yanto.
Alumnus USTJ itu menilai bahwa penjabat gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad sukses melakasanakan tugas sesuai perintah UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan DOB PBD.
Yanto menyebut bahwa penjabat gubernur PBD berhasil melakukan penempatan ASN, pembentukan kelembagaan dan pelantikan pejabat devenitif Eselon II, membentuk MRP PBD, melaksaksanakan Pemilu dan Pilpres 2024 dan penyerahan aset,
” Tugas ini sudah berjalan sukses. Sementara yang saat ini disiapkan adalah Pemilihan Kepala Daerah dan pembentukan DPRP serta mekanisme pengangkatannya,” pungkasnya.
Dia juga menyebut bahwa provinsi Papua Barat Daya merupakan peringkat 1 dari 38 provinsi di Indonesia yang sukses menurunkan inflasi daerah.
Penilaian dilakukan langsung kementerin dalam negeri beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk lahan kantor gubernur ditambah 35 hektare. Apakah itu bukan prestasi?
” Kami berharap, kunjungan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu ke Kota Sorong jangan dipolitisi. Seakan-akan penjabat gubernur PBD tidak bekerja,” tutupnya.
