SORONG,sorongraya.co- Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurniawan Tanjung berjanji akan membawa permasalahan tanah yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya dalam Rapat Kerja bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Semoga dengan adanya permasalahan ini, kinerja dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) makin lebih serius.
Dolly Kurniawan mengaku, masalah tanah merupakan bagian dari pengawasan DPR RI.
Bahkan politisi Partai Golkar ini tak mengira bahwa di Papua dengan jumlah penduduk yang sedikit tidak tidak ada masalah, ternyata masalah tanah cukup rumit.
” Sebelum kami datang kesini kan, permasalahan pertanahan banyak, antara lain sengketa pertanahan, konflik pertanahan, mafia pertanahan, tumpang tindih lahan dan sebagainya,” ungkap Dolly Kurniawan usai meninjau lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya di Km 16, Sabtu sore, 17 Juni 2023.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad dalam sambutannya menyampaikan, awalnya lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya berada di Kabupaten Sorong, tepatnya di Jalan Konteiner. Namun, karena terjadi sengketa, yang mana sertifikat di atas sertifikat sehingga Pemerintah Pusat memindahkan lokasi pembangunan kantor pembangunan gubernur ke kilometer 16 Kota Sorong.
Disisi Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran 6,6 triliun untuk membangun infrastruktur di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) yang ada di Papua dan Papua Barat Daya.
Kendati demikian, Wamendagri berharap, 4 DOB ini pun menyiapkan anggaran guna membangun infrastruktur lainnya.
