SORONG,sorongraya.co- Setelah dilantik sebagai Ketua DPC Peradi Sorong masa jabatan 2022-2027 oleh Wakil Ketua Umum DPN Peradi, dalam sambutan pertamanya Muhammad Yasin Djamaluddin mengatakan, ini baru pertama kalinya pelantikan DPC Peradi Sorong dilakukan di Sorong.
” Kami mengucapkan selamat atas terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Tentunya kami sangat mendukung Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Kami berharap, hadirnya Provinsi Papua Barat Daya dapat mensejahterakan masyarakatnya,” ujarnya.
Yasin mengajak kepada rekan-rekan pengurus yang baru dilantik mari kita bersama-sama bekerja membesarkan organisasi ini.
” Terpilihnya saya sebagai ketua DPC Sorong merupakan kegagalan sebab saya tidak mampu mengkaderkan pengurus untuk menjadi ketua,” tuturnya.
Yasin menaruh harapan rekan-rekan.pengurus untuk bekerja membangun DPC Peradi Sorong karena kerja-kerja seperti ini sangat dibutuhkan oleh DPC Peradi Sorong.
Sementara sambutan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang dibacakan oleh Pelaksana tugas Kepala Inspektorat Nikolas Asmuruf mengatakan, tidak perlu diragukan lagi peran DPC Peradi Sorong dalam menjaga marwah advokat Indonesia.
Gubernur Papua Barat Daya memandang, menjadi advokat diperlukan keberanian, bebas dan bersih serta mandiri dalam menjunjung tinggi profesi advokat.
Di sisi lain, advokat dapat menjaga profesi terhormat ini serta berpedoman pada kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Gubernur berpesan kepada pengurus yang baru dilantik untuk menjaga kehormatan dan sumpah serta kode etik advokat.
” Pelantikan malam ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di provinsi PBD dalam memberikan pendampingan hukum secara profesional,” kata gubernur seperti disampaikan Plt Kepala Inspektorat.
Atas nama pemerintah provinsi Papua Barat Daya rnenyampaikan sukses atas pelantikan. Semoga ketua dan pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kedepannya.
Di tempat yang sama Wakil Ketua Umum Dwiyanto Prihartono menyampaikan, profesi advokat dari dulu tidak mendapatkan penghasilan melainkan membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dan buta hukum.
DPN Peradi sangat mendukung kerja penanganan kasus Probono. Tentunya hal itu akan kami catat dalam sistem data yang nantinya kami sampaikan kepada pihak lain.
” Saya mau sampaikan bahwa kedepan kita bersama-sama menciptakan sistem Single Bar. Artinya, di dalam negara hanya ada satu organisasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dikatakan Dwiyanto, di dalam Sistem Single Bar, ada dua hal penting. Pertama, advokat maupun ujian seleksi advokat dapat dikontrol. Sehingga dalam menjalankan tugas sebagai advokat tidak merugikan para pencari keadilan karena dia punya pengetahuan dan berani melakukan pembelaan atau bantuan hukum.
Kedua, ada komisi pengawas yang melakukan pengawasan apabila seorang advokat sudah terbukti melanggar, menjadikan kemenangan. Selain itu, advokat tidak tidak melayani sebagaimana semestinya atau lalai bahkan melalaikan atau bahkan bermain di dua sisi.
” Ketika dewan kehormatan memutuskan bersalah, laku dipecat atau diberhentikan, dengan mudahnya dia bisa lompat ke organisasi lain. Ini sangat membahayakan jika tidak Single Bar,” kata Dwiyanto.
Dwiyanto berharap, sistem Single Bar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang saya bicarakan bukan omong kosong melainkan konsep yang ada di depan kita hanya mengikuti dan mematuhi undang-undang.
” Saya sebagai ketua harian harus menyampaikan ini kepada berbagai pihak sehingga bisa dipahami secara baik,” ujar Dwiyanto.
