Masalah Bantuan Sosial, Bahan Diskusi Kegiatan Jaksa Masuk Gereja

SORONG, sorongraya.co – Untuk mendukung program zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Kejaksaan Negeri Sorong, Sabtu siang 06 Juni 2020 memberikan penyuluhan hukum kepada jemaat gereja GKI Betlehem Malawei.

Hadir sebagai pemateri, yaitu Kepala Seksi Intelijen, Djino Dian Talakua beserta Kasubsi Penyidikan Pidsus, Stevy Stolen Ayorbaba. Kedua pemateri mencoba menyampaikan informasi hukum, yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana umum hingga informasi seputar covid-19.

Banyak masukan yang disampaikan jemaat. Karena perlu diteruskan dan dikoordinasikan dengan pemerintah kota Sorong. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sorong, Djino Dian Talakua menjelaskan, kegiatan jaksa masuk gereja  bertujuan memberikan pemahaman tentang hukum kepada jemaat gereja GKI Betlehem Malawei.

Kita ketahui bahwa, pemahaman hukum yang dimiliki warga kota Sorong minim, sehingga kehadiran jaksa masuk gereja sangat penting.

Terkait dengan beberapa keluhan maupun masukan yang disampaikan jemaat, kami akan mencoba mengkoordinasikan dengan pemerintah kota Sorong, terutama permasalahan yang berkaitan dengan penanganan covid-19, termasuk juga permasalahan ekonomi warga. Dengan demikian, kami menjadi paham, apa yang dirasakan warga di saat pandemi covid-19 ini,” kata Djino.

Djino menambahkan, dengan adanya berbagai perubahan mendasar dalam sistem pelayanan kepada masyarakat, yang berbasis IT, kejaksaan negeri Sorong sudah siap menuju WBK dan WBBM.

Sementara itu, Ketua Majelis GKI Betlehem Malawei, pendeta Demianus Sipata menyampaikan bahwa dengan penyuluhan hukum yang disampaikan kejaksaan negeri Sorong, kita menjadi tahu bahwa di masa-masa pandemi covid-19 ini ternyata ada banyak permasalahan yang dihadapi jemaat.

Banyak sekali informasi yang kamu dapatkan seputar informasi penanganan covid-19 dan bantuan yang diberikan pemerintah selama pandemi covid-19.

Diakui Demianus, banyak sekali yang disampaikan oleh teman-teman jemaat. Apalagi masukan yang disampaikan mengenai penyaluran BLT maupun PKH yang dirasa kurang merata, sehingga hal itu nantinya bisa dikoordinasikan dengan pemerintah setempat maupun pihak-pihak terkait.

Kami berharap, apa yang menjadi kelemahan dari pemerintah kota, harus dievaluasi sehingga dalam prakteknya kedepan, masyarakat tidak lagi menemukan berbagai permasalahan.

Dari masukan-masukan yang disampaikan jemaat, dalam penyaluran bantuan terjadi ketimpangan, yang mana ada masyarakat mampu menerima bantuan, sedangkan yang kurang mampu tidak dapat. Seperti inilah yang harus dievaluasi, supaya kedepannya ada perubahan,” kata Demianus.

Sebelumnya, penyuluhan hukum pun dilakukan kejaksaan negeri Sorong kepada jamaah mesjid Al Mizan. Ini merupakan bagian dari program jaksa masuk mesjid.

Dalam penyuluhan tersebut, jaksa Imran Misbach serta Haris Suhud Tomia memberikan pemahaman kepada jamaah mesjid Al Mizan terkait permasalahan hukum maupun pelayanan online kepada masyarakat yang berbasis IT menuju WBK dan WBBM. [jun]