SORONG, sorongraya.co – Penggusuran Pasar Remu yang rencana akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong ditolak tegas oleh masyarakat maupun pedagang mama papua. Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pembangunan (LP3) Papua Barat, Abdullah Usman Yeubun menyayangkan sikap pemerintah kota sorong yang ingin merelokasi pedaganag di pasar tersebut.
Kepada sorongraya.co Abdullah Usman Yeubun mengatakan bahwa, pembongkaran pasar dan merelokasi pedagang dari pasar remu ke pasar boswezen bukanlah kebutuhan utama, akan tetapi hal ini akan menimbulkan masalah baru yang menguras pikiran dan tenaga.
Menurutnya, jauh lebih berfaedah apabila Pemerintah Kota Sorong membongkar tempat prostitusi lokalisasi yang berada di Kelurahan Malanu, ketimbang membongkar pasar sentral remu. “Lokalisasi Malanu itu berdekatan dengan tempat ibadah, pemukiman warga, sungguh nilai manfaatnya lebih besar kalau itu digusur,” kata Abdullah Yeubun. Rabu 19 Februari 2020.
Jika para pedagang dipindahkan maka terlebih dahulu Pemerintah Kota Sorong melakukan kajian bersama serta penuh pertimbangan. “Harus dikaji baik, apakah di pasar modern para semua para pedagang mendapat tempat atau tidak, apakah lapak yang mereka tempat bayar atau tidak, ini harus dikaji bersama,” ujar Abdullah sembari menyarankan agar pemerintah kota sorong lebih baik melakukan penataan serta penertiban pasar sentral remu, ketimbang para pedagangnya direlokasi.
Berdasarkan informasi yang diterima LP3 Papua Barat bahwa di dalam pasar sentral remu Kota Sorong terdapat kurang lebih 10 pos-pos yang melakukan penarikan retribusi pajak, pertanyaannya apakah retribusi tersebut masuk kas daerah atau tidak.
“Ini yang harus ditertibkan, jangan sampai ada oknum-oknum yang bermain untuk menguras para pedagang, padahal jika tarikan retribusai yang dilakukan masuk ke kas daerah, justru itu lebih baik,” tutur Abdullah Usman Yeubun. [mat]
editor: endang sukamti
