SORONG. sorongraya.co – Tokoh masyrakat Papua Barat, Julian Kelly Kambu mengaku jika masyarakat di Papua Barat menolak adanya dialog yang rencananya dilakukan oleh Presiden RI, Ir. Jokowidodo.
Bagi Kelly, dialog bukan satu-satunya penyelesaian masalah di daerah, justru keinginan masyarakat di Papua Barat adalah penambahan Daerah Otonom Baru (DOB). “Kami tim pemekaran daerah otonom baru akan melakun show ke Jakarta dan bertemu dengan mendagri untuk mempertanyakan bahwa dialog itu untuk apa,” kata Kelly saat ditemui di gedung DPRD Kota Sorong. Rabu (30/08/17).
Menurutnya, satu-satunya wilayah di republik Indonesia yang penataan ruangnya tidak diperhatikan oleh Negara adalah Papua. Papua selalu dibesar-besarkan bahwa luasnya wilayahnya tiga kali dari pulau jawa, penuh dengan sumberdaya alam.
Ada kebijakan-kebijakan Presiden untuk Papua yang menurut Kelly terlalu berlebihan, seperti pembangunan rel Kereta Api (KA). “Kereta Api ini dibangun untuk siapa, justru yang perlu dibangun itu bentuk dulu penataan daerah. Papua ini diatur dalam rumah-rumahnya dalam bentuk provinsi, itu sudah diatur dalam undang-undang dasar,” tegasnya.
Kelly mengatakan, “Masyarakat di Papua Barat minta penambahan provinsi, masyarakat di Papua Tengah minta penambahan provinsi, masyarakat di papua selatan juga minta penambahan provinsi, ini harus diperhatikan.”
Meski dana otonomi khusus triliunan rupiah yang diturunkan ke Papua selama ini menurut Kelly tidak dapat mambangun tanah papua. Nah, untuk membangun papua, harus dibangun berdasarkan keinginan masyarakat papua bukan keinginan masyarakat Jakarta.
“Masyarakat minta pemekaran, penambahan provinsi, kok yang dikasi justru jalan rel kereta api, ini siapa yang punya teori begini, ini teori tidak masuk akal, siapa yang mau gunakan, sekarang ini kita tata dulu negeri ini dalam bentuk provinsi, sehingga provinsi mampu megakomodir dan mengelola lima daerah dibawahnya,” tegasnya. [moh]
bapaku…sampah so baxk di papua…ko mo bawa sampah masuk lagi k ?
Pasti ada solusi dari Presiden Joko Widodo
Masyarakat tra minta pemekaran yang masyarakat minta perhatikan kesehatan,pendidikan dan kesejahtraan masyarakat OAP,pemekaran bkan untk masyarakat tpi untk pejabat supaya dpat uang otsus
Itu lagi Bapa,,
soalnya sekarang torang lagi minta pemekaran Negara, bukan pemekaran Provinsi ni yang.
Jujur sj sy mau tanya pa kambu, pemekaran ini sebenarnya untuk siapa?? Unk OAP atau untuk orang pendatang atau mungkin untuk para pejabat yang haus akan jabatan? Stop baku tipu sdh…solusi terbaik untuk OAP adalah REVERENDUM DAN “M” bukan pemekaran DOB.
Bodoh amat DOB bukanlah hal yg mmbawah kesejahteraan masyaraKt namun membawah genisidah bagi masyarakt melanesia di papUa