Perindo Nilai Bawaslu PB Tidak Tegas Lakukan Pengawasan

MANOKWARI, sorongraya – Partai Perindo menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  Papua Barat tidak tegas dalam melakukan pengawasan di lapangan.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPW Partai Perindo PB, Marinus Bonepai di hadapan Ketua Bawaslu PB, Marleny Momot dalam rapat koordinasi bersama
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Partai Politik (Parpol), Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Toda) dan Tokoh Masyarakat (Tomas), bertempat di Swissbell Hotel Manokwari. Kamis, 15 November 2018.

Marinus mengatakan, fakta yang terjadi sejauh ini pasca dimulainya tahapan kampanye oleh KPU, banyak alat peraga atau simbol kampanye yang diduga dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami menilai Bawaslu PB tidak tegas. Sesuai pertanyaannya hari ini, sejauh mana Bawaslu PB telah melakukan pengawasan terkait kondisi atau masalah pengrusakan alat-alat peraga tersebut, contohnya di Distrik Sidey ada alat peraga yang dirusak,” ujar Marinus.

Menurutnya, hal ini harus menjadi harus catatan bagi Bawaslu PB agar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan, sehingga dapat menyukseskan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang aman, damai dan sejuk.

“Jangan sampai Baliho patah kiri patah kanan lalu dibiarkan begitu saja, sesungguhnya fakta ini yang terjadi di lapangan, saling sikut menyikut. Ini harus diperhatikan baik oleh Bawaslu PB,” kata Marinus.

Sementara itu, Ketua Bawaslu PB Marleny Momot menjelaskan, terkait pengrusakan alat peraga tersebut, pihaknya sempat menerima laporan yang disertai bukti.

“Kami saat itu didampingi polisi ke distrik sidey untuk mengecek dan melakukan klarifikasi langsung, tapi ketika kami tindak lanjuti, yang melapor atau yang bersangkutan tidak mau bicara dan takut bicara lagi,” jelasnya.

“Selain turun langsung ke lapangan, kami juga harap bagi siapapun yang melihat pelanggaran atau peserta pemilu yang merasa dirugikan terkait pelanggaran kampanye laporkan ke kami. Tapi harus disertai bukti-bukti sehingga tidak kemudian menjadi kekisruhan baru,” tambah dia.

Momot menambahkan, kedepan pihaknya yang bekerjasama dengan kepolisian dan pemerintah akan lebih tegas serta lebih mengawasi alat-alat peraga kampanye yang terpasang di jalan. [krs]