Anggota DPR Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas,S.Sos.,M.M.,S.Ip
Anggota DPR Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas,S.Sos.,M.M.,S.Ip
Politik

Ini Penyataan Sanusi Rahaningmas Terkait Surat PAW PKB PB

Bagikan ini:
  • 69
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    69
    Shares

MANOKWARI,sorongraya.co– Setelah dewan pimpinan wilayah (DPW) partai kebangkitan bangsa (PKB) Provinsi Papua Barat melayangkan surat pergantian antar waktu (PAW) untuk menganggantikan Muhamad Sanusi Rahaningmasi,S.Sos.,M.M.,S.Ip dari anggota DPR Papua Barat periode 2014-2019

Akhirnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB), M.Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M.,S.Ip angkat bicara.

Dalam keterangan persnya kepada wartawan di Manokwari, Selasa 30 Oktober 2018, Sanusi Rahaningmas menegaskan, bahwa, surat pergantian antar waktu (PAW) yang dilayangkan PKB itu tidak mendasar dan hanya atas kemauan pribadi ketua DPW, Abdullah Gazam.

Pasalnya, keputusan PAW terhadap M.Sanusi Rahaningmas tidak melalui mekanisme partai politik yaitu, diputuskan melalui rapat pleno pengurus PKB tetapi atas inisiatif pribadi ketua dan sekretaris DPW PKB sendiri.

“Saya di PAW bukan melanggar aturan tetapi karena niat kebencian ketua DPW PKB Papua Barat, Abdulah Gazam untuk memPAW saya” ucap Sanusi Rahaningmas.

Sanusi mengatakan, mekanisme pengajuan PAW pun tidak sesuai prosedur, anehhnya lagi pengusulan yang dilakukan Abdulah Gazam Cs ini dilakukan sebelum dia ditetapkan masuk daftar calon tetap (DCT) DPD RI Dapil Papua Barat.

“Surat yang mereka layangkan ke DPP PKB itu pada bulan September 2018 sedangkan bulan oktober 2018 baru saya ditetapkan masuk DCT, itu sudah melanggar aturan karena mereka tidak paham aturan” ujarnya.

Kemudian lanjut legislator Papua Barat 3 periode itu, mekanisme PAW dirinya bukan persetujuan DPP tetapi keputusan DPW jika menyalahi aturan dan berdasarkan keputusan rapat pleno.

Surat tersebut juga menurut Sanusi Rahaningmas tidak mempunyai konsideran hukum yang jelas, berdasarkan apa kesalahannya sehingga menjadi dasar PAW tepai hanya meminta dia diganti  serta mekanisme pengusulan juga tidak sesuai dimana alamat surat ditujukan kepada Gubernur Papua Barat dan tembusannya kepada Ketua DPR-PB dan KPU setempat

Seharusnya berdasarkan prosedur mekanisme pengusulan PAW itu pertama parpol menyurati DPR-PB dengan alasan yang jelas PAW, kemudian DPR-PB menyurati KPU meminta nomor urut caleg surat terbanyak berikut, setelah dijawab DPR-PB menyurati Gubernur untuk meminta rekomendasi untuk selanjutnya dikirim ke Mendagri supaya mendapat persetujuan SK PAW, bukan seperti yang dibuat oleh Abdulah Gazam Cs itu.

“Saya mau Tanya, sebenarnya salah saya apa sampai Abdulah Gazam dan Irhandayani mau PAW saya, baca dalam UU Politik dan PKPUpasal mana yang saya langgar..? dan tidak ada item pun yang menerangkan bahwa mencalonkan diri sebagai DPD RI harus mengundurkan diri dari Partai politik, buktinya gugatan ketua umum Hanura, Oesman Sapta Oedang (OSO) yang mencalonkan DPD RI dicoret KPU RI tetapi dikabulkan Mahkamah Agung untuk diakomodir masuk DCT DPD RI” Bebernya.

Sanusi juga menegaskan bahwa jika Mendagri mengeluarkan SK PAW dirinya sebagai Anggota DPR-PB berdasarkan pengusulan ketua DPW PKB Papua Barat maka upaya hukum gugatan SK tersebut ke PTUN tetap ditempuh

“Tim pengacara saya sudah siap dengan berbagai referensi yang dijadikan yurisprodensi untuk mem PTUN kan SK Mendagri” pungkasnya.[***]


Bagikan ini:
  • 69
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    69
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.