SORONG. sorongraya.co – Maraknya lembaga maupun organisasi kemasyarakatan yang menggunakan logo (lambang) yang mirip dengan lambang lembaga resmi negara seperti TNI, Polri, Badan Intelejen Negara maupun Kejaksaan, membuat masyarakat merasa khawatir dengan aksi mereka.
Seperti yang diungkapkan salah satu tokoh masyarakat Kota Sorong, Andrew Warmasen. Menurutnya lembaga maupun organisasi masyarakat yang menggunakan lambang lembaga negara harusnya disita oleh pihak yang berwenang.
Sebab aksi maupun tingkah laku dari oknum-oknum tersebut sangat meresahkan masyarakat. “Saya meminta kepada Polri, TNI, BIN maupun Kejaksaan untuk bersinergi menyikapi dugaan penggunaan lambang atau ‘pin’ yang menyerupai atribut lembaga negara oleh sejumlah LSM,” tutur Andrew kepada sorongraya.co. Rabu kemarin.
Andrew mengaku menerima informasi dari masyarakat bahwa ada oknum-oknum LSM menggunakan pakaian seragam, lambang yang menyerupai lembaga resmi lainnya untuk meminta sesuatu yang bukan tugas dari lembaga resmi negara. Bahkan tindakan mereka melebihi batas-batas kode etik.
Andrew menceritakan bahwa pernah terjadi di Kota Sorong, salah satu oknum yang mengatasnamakan KPK mendatangi RT guna menanyakan Raskin. Seorang ibu yang kebetulan adalah istri dari Pak RT pun kaget dan ketakutan karena oknum tersebut mengaku dari KPK.
“Apa kaitannya KPK dengan RT urus Raskin. Saya salah satu mantaan ketua LSM meminta untuk menjaga etika berkomunikasi, etika melakukan konfirmasi, sehinga penerapan ini bisa dilakukan pengawalan sebaik mungkin. Saya percaya bahwa oknum-oknum LSM ini tidak pernah nampak, tidak pernah mengawal isu-isu daerah, nasional yang membawa keuntungan kepada masyarakat, apalag mereka masih berkeliaran dengan menggunakan atribut mirip lambang lembaga negara,” tutur Andrew.
Meski lembaga tersebut terdaftar di KesbangPol, namun pergerakan maupun tupoksi para oknum itu tidak semua masyarakat ketahui, sehingga ada masyarakat memahami mereka berasal dari lembaga resmi negara.
“Macam-macam gerakannya, ok lah mungkin pakaian mereka pin dan jas mereka mirip lembaga negara tapi pergerakannya itu kadang menakuti warga,” katanya.
Oleh karena itu Andrew meminta agar masalah ini segera dihentikan, sehingga masyarakat tidak menilai negatif tentag tugas lembaga resmi negara. [dwi]
