BPBJ R4 menggelar management training peningkatan SIKAP dan SPSE KEPADA OPD Kabupaten R4. /Foto: Istimewa
Metro

BPBJ R4 Gelar Management Training SIKAP dan SPSE

Bagikan ini:
  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    14
    Shares

WAISAI, sorongraya.co – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Badan Pengadaan Barang dan Jasa Unit Layanan Pelelangan (BPBJ-ULP) menggelar management training Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Raja Ampat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Wanita Syalome Syeben selama dua hari dibuka oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim. Selasa, 13 November 2018.

Dalam sambutannya Sekda mengatakan, sosialisasi management training ini dilakukan mengingat perkembangan ilmu teknologi dewasa saat ini sudah sangat maju dan pesat, sehingga sangat penting dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan  Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memberi dukungan penguatan LPSE Provinsi dalam hal pembinaan ke Kabupaten/Kota di bawahnya. Mendorong peran serta LPSE secara efektif dan inovatif, untuk pembangunan yang berkualitas, serta memonitor dan mengevaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di seluruh Indonesia.

“Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyedia harus paham aturan ini, khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah elektronik,” kata Yusuf.

Sekda R4 foto bersama dengan BPBJ-ULP /Foto: Istimewa

Yusuf menambahkan, di era perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, mutlak bagi pimpinan OPD untuk mengikuti dan memahami perkembangan yang ada sehingga tidak dicap Gagap Teknologi (Gaptek).

“Saat ini era teknologi, semua serba teknologi baik undangan dan surat-menyurat sudah melalui internet diantaranya, melalui pesan singkat WhatsApp, email, SMS dan telepon, dan itu resmi, juga cepat. Bahkan chatting di WhatsApp sekarang sudah menjadi bukti Hukum yang kuat. Sebagai pelayan masyarakat kita perlu paham hal ini, kesuksesan kita terletak pada kepuasan publik yang kita layani,” ujar Yusuf

Yusuf meminta kepada penyedia jasa maupun pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk memahami aturan-aturan baru dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala BPBJ-ULP Raja Ampat, Adam Malik menambahkan,
mengacu pada Perpres 16 tahun 2018, harus benar-benar diterapkan, guna meningkatkan perputaran ekonomi di pemerintahan, serta tercapainya  pembangunan yang maju. Dengan demikian kedepan, pihaknya akan menginput data dan sistem informasi bagi pemerintah. “Kedepan, paradigma pengadaan sudah harus berubah,” tuturnya.

Menurut Adam, kegiatan yang dilaksanakan ini menjadi kegiatan yang pertama kalinya digelar, bahkan belum pernah dilakukan di kabupaten lain di Papua barat.

Untuk itu ia berharap, kedepannya data kualifikasi harus termuat dalam aplikasi LKPP, dengan demikian penyedia bisa ikut lelang dimana saja, kapan saja dengan syarat, harus mempunyai tenaga ahli dan memiliki pengalaman yang baik.

“Jadi kalau simulasi misalnya kita lelang jalan nanti sistem akan memilih mana penyedia yang secara kualitatif,” pungkasnya. [drk]


Bagikan ini:
  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    14
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.