SORONG,sorongraya.co- Terkait pemberitaan di salah satu media online Jakarta, Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie menilai hal itu terkesan provokatif dan berdampak tidak kondusifnya Provinsi Papua Barat Daya.
Ketua Umum Fopera Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie menyebut bahwa calon Gubernur Papua Barat Daya terbuka untuk umum.
” Seluruh anak bangsa punya hak yang sama tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan Golongan tertentu,” ujarnya, Minggu, 15 Oktober 2023.
Yanto menambahkan, semua anak bangsa yang ingin membangun Provinsi Papua Barat Daya siapkan massa, visi dan misi, program kerja, partai politik, mental dan materi untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Papua Barat Daya.
Dalam kontestasi pemilihan Gubernur Papua Barat Daya, semua pihak diharapkan lebih mengedepankan pendekatan humanis, santun dan hindari kampanye hitam (black campaign).
Alumnus USTJ Jayapura itu mengingatkan, khusus di Papua memiliki kekhususan. Dimana di dapam UU Npmor 21 Tahun 2001 yang kemudian dirubah menjadi UU Nomor 02 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan Gubernur dan Wakil Gubernur harus Orang Asli Papua (OAP).
Sementara di dalam Pasal 28 Ayat (3) UU Otsus juga menyebutkan rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan OAP.
” Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Tanah Papua, sebagaimana Pasal 12 huruf a UU Otonomi Khusus adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat OAP,” kata Yanto.
” Hanya orang buta, orang tidak beragama dan yang tidak memiliki Tuhan sajalah yang mengabaikan undang-undang otonomi khusus,” tambahnya.
Yanto mengaku bahwa Fopera Papua Barat Daya telah mendeklarasikan tetap mengawal dan mendukung pemerintah provinsi PBD di bawah kepemimpinan Dr. Muhammad Musa’ad sampai dengan tanggal 9 Desember Tahun 2023.
” Jika nantinya Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kinerja Penjabat Gubernur Papua Barat Daya baik, kemudian emperpanjang masa jabatan penjabat Gubernur PBD hingga 2024, silahkan saja,” ungkapnya.
Menurut Yanto, Mohammad Musa’ad tidak punya kepentingan politik juga tidak bawa misi politik bagi orang tertentu, partai tertentu bahkan golongan dan agama tertentu.
” Pemerintah pusat memilih Mohammad Musa’ad sebagai penjabat gubernur PBD sudah sangat tepat sebab dia orangnya netral dan tidak terafiliasi dengan 3 Tim Pemekaran,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Yanto, dengan posisi penjabat gubernur PBD saat ini sangat menguntungkan tokoh-tokoh kami. Mereka bebas bermanufer dalam kontestasi pilkada gubernur PBD tahun 2024.
Yanto menyarankan, sebaiknya kita fokus dan berkonsentrasi untuk pilkada 2024. Hal. Itu jauh lebih menguntungkan.
” Penjabat gubernur itukan ada aturannya, hanya ASN Eselon I yang bisa dicalonkan. Sementara OAP yang memenuhi syarat hanya Velix Wanggai. Enam orang lainnya sudah ditugaskan menjadi penjabat gubernur di enam provinsi di tanah Papua,” ujarnya.
Yanto mengaku, nama Velix Wanggai kerapkali diusulkan, namun presiden lebih memilih orang lain. Karena mungkin Velix Wanggai masih dibutuhkan untuk membantu presiden di Jakarta.
Selain Velix Wanggai, tidak ada OAP lainnya yang menduduki jabatan Eselon I. Semuanya masih menduduki Eselon II. Jika dipaksakan butuh energi yang sangat besar.
