Mardin (tengah) bersama Tim Kuasa Hukum terdakwa. [foto: junaedi-sr]
Hukum & Kriminal

Tak Sependapat Dengan Dakwaan JPU, Tim Penasihat Hukum Terdakwa Akan Ajukan Eksepsi

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG, sorongraya.co – Pasca pembacaan Surat Dakwaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada sidang perdana tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutan, Jumat 07 April 2020 di Pengadilan Negeri Sorong, Tim Penasihat Hukum terdakwa, yang terdiri dari M. Yasin Djamaludin, Margin, Andi Tenri Nuri dan Yustutik akan mengajukan Nota Keberatan (eksepsi) pada sidang lanjutan virtual, Selasa pekan depan.

Alasan Tim Penasihat Hukum mengajukan Nota Pembelaan, apa yang diuraikan di dalam Dakwaan JPU sama tidak benar. Artinya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Selaku tim penasihat hukum telah mendiskusikan poin-poin apa saja yang nantinya akan dituangkan di dalam Nota Keberatan kami. Namun, untuk saat ini kami belum bisa menyampaikannya, tunggu saja pada sidang lanjutannya, Selasa pekan depan,” ujar Mardin usai persidangan, Jumat 07 Mei 2020.

Mardin pun menambahkan, selain mengajukan Nota Keberatan, pihaknya juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Ketua Majelis Hakim, Wellem Marco Erari.

Sebelumnya, kedua terdakwa menjalani sidang perdana  di PN Sorong dengan agenda Dakwaan. Sidang tersebut dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Haris Suhud Tomia.

Dalam dakwaannya, Haris menjelaskan bahwa terdakwa haji Nurdin selaku pemilik kapal KM Sinar Harapan 03 beserta nahkoda kapal, Sudirman didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutan.

Tindak pidana tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa pada bulan April 2018 di perairan Kampung Kalwal, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat.

Kedua terdakwa mengangkut kayu jenis merbau sebanyak 103.4346 kubik atau 1.406 batang kayu olahan atau pacakan berbentuk balok dengan berbagai ukuran. Dari pengakutan kayu jenis merbau kedua terdakwa mendapat keuntungan Rp 600.000 serta mendapat tambahan biaya operasional Rp 20 juta.

Atas perbuatannya itu, kedua terdakwa di dakwa melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf d jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam persidangan, telah disepakati bahwa jadwal persidangan akan digelar dua kali seminggu, yakni Selasa dan Kamis. [jun]


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.